Daftar Isi [Tampil]

Wakil Ketua Satu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupeten Lombok Timur (Lotim) H. Daeng Paelori,SE. saat ditemui tim media di ruang kerjanya. Rabu, (14/9/2022).
LOMBOK TIMUR, Radarselaparang.com - Maraknya isu jual beli tembakau secara ilegal, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Satu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. Daeng Paelori.

Bagaimana tidak, salah satu Pendapat Asli Daerah (PAD) Lotim, yakni bea cukai  tembakau, karena Lotim merupakan salah satu daerah penghasil tembakau rajang dan tembakau vergenia terbaik.

Para petani tembakau di Lotim biasanya menjual hasil tembakau mereka ada yang ke perusahaan atau lewat rekanan yang di tujuk, namun lebih banyak langsung menjual tembakau mereka di lapangan, disamping harga jualnya lebih mahal dan juga menghemat biaya angkut.

"hal inilah yang harus di atensi Pemerintah Daerah (Pemda), kenapa bisa masyarakat banyak menjual tembakau mereka langsung di lapangan," ucap H. Daeng Paelori, di ruang kerjanya saat ditemui tim media. Rabu, (14/9/2022).

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, seharusnya Pemda memperhatikan sumber PAD itu jangan sampai terbuang begitu saja, Carikan solusi agar semua transaksi jual beli tembakau terkaper semua melalui jalur resmi dengan tetap mengacu pada harga jual yang memadai.

"perusahaan atau tekanan yang ditunjuk untuk membeli tembakau masyarakat, harus menyesuaikan harga di lapangan agar tidak kecolongan," tengasnya.

Paelori menyatakan, jika Harga di lapangan lebih mahal, sementara kalau di gudang perusahaan lebih murah, itu pasti ada ketidak beresan. Jangan sampai jika ini terus dibiarkan akan berdampak pada ketidak percayaan masyarakat pada perusahaan dan rekanan yang di tunjuk.

"Jika terus dibiarkan PAD yang masuk ke Pemda pasti sedikit, jika dikelola dengan baik, pasti PAD meningkat, maka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat kita ujudkan," pungkas Paelori yang di gadang sebagai calon Bupati Lotim, pada Pilkada 2024, mendatang tersebut.(RS/Dipa)