 |
| Photo bersama Gubernur NTB, Komisi 3 DPR RI, Forkopimda Provinsi NTB, dan peserta Bimtek anti Korupsi yang terdiri dari Bupati dan Walikota beserta istri serta seluruh Kepala OPD Provinsi NTB beserta istri |
Dalam laporan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi menyatakan, Bimtek teesebut digelar langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menyampaikan kejahatan Korupsi adalah kejahatan luar biasa, untuk mencegahnya harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
Berdasarkan hasil survey KPK RI 74 persen istri tidak bertanya sumbernya dari mana jika diberikan sesuatu oleh suaminya. Untuk keluarga yang menanamkan integritas, nilai kejujuran, keadilan, kepedulian dan kesederhanaan hanya 6 persen.
“Karenanya Bimtek ini bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, peduli, dan saling mengingatkan serta memberi pemahaman tentang korupsi dan dampaknya,” ungkap.
Ketua KPK RI, menyampaikan tujuh indikator pembangunan nasional mulai dari angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu, angka kematian anak, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini ratio. Tujuh indikator ini merupakan barometer kemajuan program pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan semua elemen masyarakat harus mewujudkan tujuan negara, “Kita semua selaku anak negara harus mewujudkan tujuan negara, dengan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dengan menjunjung tinggi HAM serta melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan harus menjunjung tinggi Integritas,” ungkapnya.
Kepala Daerah, tegasnya memiliki peran penting dalam upaya tersebut yaitu dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan yang terakhir mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.
KPK juga memandang korupsi sebagai musuh bersama yang merupakan masalah bangsa karena merampas hak rakyat. Sesuai data KPK sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 1.444 orang tindak pidana korupsi sejak 2019.
Untuk itu KPK memiliki Strategi pemberantasan korupsi yang diawali dengan pembangunan nilai, selanjutnya perbaikan sistem dan terakhir memberikan sanksi. Strategi tersebut tidak akan berjalan tanpa bantuan masyarakat. Di akhir penyampaiannya Ketua KPK mengingatkan Kepala Daerah yang hadir agar terhindar dari tindak pidana korupsi di masing – masing daerahnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Gubernur NTB, Komisi 3 DPR RI, Forkopimda Provinsi NTB, dan peserta Bimtek anti Korupsi yang terdiri dari Bupati dan Walikota beserta istri serta seluruh Kepala OPD Provinsi NTB beserta istri. (RS)
