 |
| Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy |
Persoalan jalan menjadi keluhan sebagian masyarakat Pringgabaya. Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy menyampaikan penyebab kerusakan jalan di kawasan tersebut diantaranya adalah kendaraan yang melintasi jalan tersebut melebihi tonase.
"Selain itu genangan air juga menjadi penyebab," sebutnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Bupati Sukiman, Bahwa anggaran Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk perbaikan jalan terbatas, dengan jumlah hanya Rp. 20 miliar. Karena itu Bupati meminta agar OPD teknis berkoordinasi dengan perusahaan pemilik kendaraan angkutan material sebagai pengguna jalan untuk berkontribusi memperbaiki ruas jalan yang rusak.
"Sementara untuk jalan yang mengalami kerusakan akibat air dan faktor lingkungan akan ditangani pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang," jelasnya.
Terkait kendaraan pengangkut hasil tambang, Bupati Sukiman meminta agar mendirikan pos di pintu keluar tambang. Upaya ini untuk mengoptimalkan retribusi yang kerap dilalaikan oleh para pengusaha pertambangan.
"Untuk mengoptimalkan retribusi diperlukan adanya keterlibatan desa, sehingga desa juga bertanggung jawab dalam pengawasan, tentunya dengan tetap melibatkan Satpol PP dan Bapenda," harapnya.
Masalah lain yang mendapat perhatian serius Bupati adalah tergenangnya areal persawahan warga yang menyebabkan gagal panen. Terlebih kondisi itu telah berlangsung selama lima tahun. Mengatasi persoalan tersebut Bupati meminta seluruh OPD terkait seperti PUPR, BPBD, dan Pertanian untuk melihat secara langsung kondisinya untuk menemukan solusi. BPBD juga diperintahkan melakukan hal serupa menyangkut abrasi dan banjir rob sehingga dpat ditangani serius oleh BNPB.
Sampah juga menjadi keluhan masyarakat Pringgabaya. Untuk mengatasinya, Bupati menegaskan Pemda telah mempersiapkan tempat pembuangan akhir (TPA). Tidak saja untuk Pringgabaya, Pemda juga menyiapkan TPA di Jurit dan keruak, serta perluasan di Ijobalit.
Program lain untuk Pringgabaya adalah pembangunan tujuh sekolah yang rusak akibat gempa dan belum tertangani.
Keluhan lain masyarakat Pringgabaya adalah kelangkaan pupuk, utamanya pupuk bersubsidi. Hal tersebut diakui Kadis Pertanian. Dijelaskannya dari usulan Dinas hanya 40 persen yang disetujui pemerintah pusat. Ia memberikan solusi untuk menggunakan pupuk organik yang harganya murah dan memiliki banyak manfaat.
Selain pimpinan OPD, Rakor ini dihadiri pula Camat, Forkopimcam, Kepala Desa, serta tokoh agama dan masyarakat Pringgabaya. Usai menutup rakor, Bupati bersama Kadis PUPR, Kalak BPBD, dan Kadis Pertanian langsung melakukan peninjauan lapangan dan menemui langsung masyarakat. (RS)
