Daftar Isi [Tampil]

Sidang paripurna DPRD Lotim
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kabupaten  Lombok Timur (Lotim) menyampaikan hasil kerjanya, dimana dari hasilnya ditemukan setidaknya ada 12 point penyebab rendahnya realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Senin (9/1/203).

Bupati Lotim diwakili Sekda Lotim, HM. Juani Taofik, menghadiri sidang paripurna tersebut dengan mendengarkan Penyampaian pansus dalam rapat paripurna DPRD Lotim.

Laporan pansus dibacakan Farouk Bawazier menyebutkan, Adanya kebocoran, biaya pungut yang masih tinggi, banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang digali oleh instansi lebih tinggi.

Kemudian pajak kendaraan bermotor (PKB),termasuk tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, sebab semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik pemerintah pusat.

Dari penemuan kebocoran tersebut  Farouk Bawazier, juga menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah diantaranya  melihat masih terbatasnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan kompeten, Pansus meminta upaya peningkatan kompetensi serta komitmen SDM pengelola pajak-retribusi.

Kemudian upaya dapat dianggarkan melalui masing-masing OPD pengelola pendapatan,lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD secara daring (online). Hal ini menyangkut masih adanya pembayaran pajak-retribusi yang tidak disertai bukti penerimaan yang sah.

” Perlu di ingat juga belum terbangunnya sistem pemantauan secara real time pada pos penerimaan PAD yang ada,” bacanya.

Pada kesempatan itu juga Pansus menyampaikan pentingnya menyusun rencana strategis peningkatan PAD dalam periode tertentu dan implementasinya dalam bentuk rencana rencana aksi peningkatan PAD.

Hal tersebut tentu harus dibarengi implementasi yang konsisten, baik secara program maupun dukungan anggaran.Sehingga perlu mendorong optimalisasi kerja sama antar pihak di berbagai bidang, utamanya terkait pengembangan sistem elektronik di seluruh pos potensial penerimaan PAD.

” Pemerintah daerah juga harus memperhatikan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD pada OPD pengampu yang nilainya besar,” tutupnya. (RS)