Daftar Isi [Tampil]

Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)  Kabupaten Lombok Timur  Tahun 2023, bertempat di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim. Selasa (28/3/2023).
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalan upaya menangani kesehatan terutamanya menurunkan angka stunting di Kabupaten Lombok Timur yang masih tinggi, Dimana menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) berada di angka 35,79 persen, berbanding kebalik menurut hasil Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang hanya berkisar di 15.98 persen, karenanya  dilakukanlah rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)  Kabupaten Lombok Timur  Tahun 2023, bertempat di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim. Selasa (28/3/2023).

Kepala Dinas P3AKB Lotim,  H. Ahmad menerangkan, rakor perdana TPPS  tahun 2023 tersebut dilakukan dalam rangka penilaian kinerja dan kompetensi dari beberapa kepala OPD terkait dengan apa yang pernah dilakukan, direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2023.

"Kegiatan ini dalam rangka penilaian kinerja TPPS dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, sehingga kita mulai aksi kompetensi tahun 2023 ini, terangnya.

Disampaikan H. Ahmad, dari TPPS sendiri berisikan setidaknya 21 OPD lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur, termasuk didalamnya beberapa Lembaga yang konsen membahas tentang Stunting. Dimana nantinya akan ada 8 (delapan) aksi yang akan dilakukan TPPS, dimana akan dimulai bertahap setiap bulannya hingga nanti targetnya tercapai pada bulan Juli 2023.

H. Ahmad menegaskan, Dimana TPPS saat ini masih memfokuskan  di lingkup Kecamatan, hingga sudah tidak ada lagi istilah desa yang menjadi lokus.

Kepala Dinas P3AKB Lotim,  H. Ahmad
Lebih lanjut Ahmat juga menegaskan, dari hasil Rakor yang dilakukan, dari beberapa pemaparan OPD pihaknya optimis bisa meraih target 14 persen penurinan stunting di tahun 2024 mendatang.

"Kalau kita mendengar dari semua paparan OPD itu rata rata optimis bahwa 2024 itu bisa terlaksana 14 persen penurunan stunting secara nasional," katanya.

Diterangkan H. Ahmad Untuk perbandingan data, saat ini pihaknya mengaku masih berpatokan pada dua data, yakni dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

"Menurut data yang ada pada tahun 2022 saat ini kasus stunting di Lombok Timur dari sumbar SSGI sudah mencapai 32,07 persen, sedang pada E-PPGBM diangka 16,98 persen," terangnya.

Selain berpatokan pada dua sumber diatas, H. Ahmad mengaku saat ini pihaknya juga telah membuat satu program yang dinamakan aplikasi Kelas Keluarga Resiko Stunting (Kris) yang didalamnya akan terdata by name by adrreas by interfensi itu yang kita siapkan, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti pada awal Mei 2023 mendatang sudah lounching program tersebut.

"Secara keseluruhan, kita tidak melihat angka tertinggi stunting itu per desa melainkan per kecamatan, Dimana Kecamatan yang masih tinggi angka stuntingnya berada di kecamatan Sembalun, Pringgabaya, Suela, Pringgasela," tutupnya. (RS)