Daftar Isi [Tampil]

H. Daeng Paelori, SE. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rarkyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim)
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || H. Daeng Paelori, Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rarkyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Angkat bicara terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selalu menyusu dan tidak produktif untuk mendatangkan deviden untuk daerah.

"Mempunyai BUMD yang kuat dan tangguh merupakan suatu kebanggaan sebagai penopang perekonomian daerah sesuai dengan bidang usahanya," ucapnya Selasa (25/7/2023)

Dikatan Paelori, Lombok Timur ini semua BUMD yang dimiliki itu jika lihat dari semua sisi selama ini sangat strategis. Apa yang tidak bisa dikerjakan  perusahaan itu, hampir semua diberikan izin untuk bisa memonopoli apa saja yang bisa kerjakan sebagai jenis usaha.

"Peluang ini semestinya mereka tangkap, tetapi faktanya.. tidak sebagaimana yang kita hatapkan bahkan cendrung rug dan ujung-ujungnya menyusu minta suntikan modal," ungkap HDP panggilan akrab politisi Partai Golkar tersebut.

Dilanjutkan HDP, Seharusnya kalau rugi begitu setidak-tidaknya harus diselamatkan, tetapi menurunya, menyelamatkan BUMD itu tidak dengan cara memberikan suntikan modal. Menyelamatkan itu dengan cara evaluasi kinerja para direksi dan jajaran managemennya apa yang kurang atau yang salah dalam pengelolaan.

"Percuma modal banyak tetapi pada akhirnya rugi-rugi terus. Dan pengalaman kita selama ini begitu.. tambah modal rugi... tambah modal rugi. Cara nyelamatkan dia harus dengan evaluasi," tegasnya.

Dicontohkan HDP,  contoh kecil saja untuk Agro Selaparang, sebenarnya banyak peluang usaha yang bisa dilakukan, kemampuan manajerial seorang direksi itu harus juga melihat potensi yang ada di daerah ini.

"Mereka harus jeli apa saja potensi di daerah kita ini apa sich... itu yang harus ditangkap sebagai sebuah peluang," terangnya.

Contoh kecil keberadaan tambak-tambak ikan dan udang ini. Sebagian dari pakan tambak itu tolong dong harus ada perintah bupati pada pengusaha itu pakan ternak mu itu ambil dari kau ambil dari BUMD. Jangan hanya bisa monopoli beli beras dari ASN yang peluangnya mematikan usaha kecil.

Dikatakan HDP bila memonopoli pakan Itu tidak jadi masalah karena tidak sebagian besar masyarakat bisa sebagai penyumplai pakan, kecuali yang dikerjakan oleh BUMD kemarin itu dengan menjual beras dengan mewajibkan ASN beli di Agro selaparang, itu yang namanya monopoli yang mana rakyat di sekeliling banyak yang sebagai penjual beras. Jika semua ASN beli beras di Agro Selaparang, Ia mempertanyakan nasip para pedagan beras yang kecil-kecil itu bisa tutup tikar karena tidak ada yang beli.

"Kalau jual pakan ikan itu barang yang langka tetapi prosfeknya bagus," sarannya.

Selanjutnya terkait pupuk, HDP pertanyakan kenapa BUMD dengan pemikirannya cobalah kerja sama dengan distributor mana untuk pengadaan penyedian pupuk bagi para petani.

"Itukan uang lancar itu..... ada pupuk ada uang. sehingga manfaatnya itu yang pertama dampaknya untuk petani ketersediaan pupuk Insyaallah akan tepat sasaran, yang kedua bisa membantu BUMD kita itu bisa bergetak di sektor-sektor lain," terangnya

"Ini yang menurut saya yang mesti harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah," sambungnya.

Juga pada BUMD Selaparang Energi, Ia menyebut sehatusnya bisa jual bahan bakar minanyak dengan menyetok untuk minyak buat fasilitas kendaraan pemda yang disiapkan oleh itu.

"Jadi dengan itu kita bisa beli diri kita sendiri. Artinya peluang-peluang itu managemen dan direksinya itu harus melihat potensi yang kita punya," paparnya.

HDP mengacungkan dua jempol pada  Selaparang Finance, dan secara pribadi Ia sangat membanggakan karena sejak dari awal berdirinya dulu itu dikawal betul oleh DPRD dengan fit and propertest pada jajaran direksinya dilakukan oleh DPRD.

"Yang sehat itu memang Selaparang Finance. Alhamdulillah sampai hari ini ada regerenasi yang bagus dari jajaran direksinya," sebutnya.

"Yang lain itu berdasarkan kebijakan-kebijakan bupati dan mereka-mereka yang diberikan kebijakan ini kadang - kadang tidak menggunakan kebijakan itu sebagai sebuah tanggungjawabnya kepada bupati untuk mengembangkan BUMD itu," tutupnya. (RS)