Daftar Isi [Tampil]

Wakil Ketua DPRD Lotim. H. Daeng Pselori, SE
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Kurang berfungsinya secara optimal darmaga Labuhan Haji yang semestinya itu menjadi salah satu peluang besar untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai niatan awal, semestinya instasi terkait harus bisa membaca peluang yang ada di pusat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, H. Daeng Paelori, Dimana disampaikn setelah 2005 dikerjakan Darmaga labuhan Haji dengan menelan aggaran yang tidak sedikit kisaran milliar dana masyarakat Lombok Timur yang pada tujuan awal membangun darmaga tersebut untuk bisa memberikan pelayanan jasa pada masyarakat Lombok Timur pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.

Dengan tujuan tentu untuk memberikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak dan tentu juga memberikan efek player dengan memberikan ruang dan kesempatan pada masyarakat berupa lapangan pekerjaan untuk meningkatkan tarsp hidup berupa peningkatan ekonomi.

"Itu yang menjadi tujuan awal kita membangun," ucapnya. Senin (13/8/2023)

Tapi ditengah perjalanannya, ungkap Paelori, seiring dengan pergantian kepemimpinan masing-masing orang dengan gaya pemerintahannya tidak ada yang begitu fokus untuk meneruskan itu. Ia barapan sekarang bagaimana dermaga ini bila bernicara dari segi fasilitas yang ada saat ini sudah cukup mumpuni. Bagaimana sekarang bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan daya penggunaannya

"Kami berharap dari DPRD, setelah diputusnya kontrak pemda dengan pihak ketiga. Agar dioptimalkan kegiatan seperi bongkar muat dan lain sebagainya disana," ungkap HDP panggilan akrab politisi senior partai Golkar tersebut.

Lanjut HDP, Sebenarnya banyak kebijakan-kebijakan yang pemerintah Daerah bisa lakukan di Darmaga ini, Ia memberikan masukan seperti kebutuhan masyarakat Lombok Timur dalam bentuk material selalu mengambil bahan bakunya seperti semen dan bahan bangunan lainnya itu, tentu bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Kenapa tidak angkutan-angkutan mobil bongkar muat bahan bangunan tersebut melalui pelabuhan yang ada di Labuhan haji, Lombok Timur hanya dapatnya muatan beratnya untuk dilintasi saja bongkar muatnya di pelabuhan lain seperti di lembar.

"Kita berharap kedepan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan bisa bekerjasama dengan pihak lain agar bongkar muat segala kebutuhan masyarakat di Lombok Timur harus bersandar bongkar muatnya di Pelabuhan Darmaga Labuhan Haji," harapnya.

"Itu jika kita mau memfungsikan dengan optimal Darmaga ini dengan baik, sesuai dengan niatan awal kita," sambungnya.

Lebih lanjut HDP menyampaika Itu bila berbicara bahan masuk saja, belum berbicara bahan yang keluar. Berapa banyak hasil bumi di Patuh Karya ini yang keluar termasuk bahan galian C yang di bawa keluar daerah termasuk di dalamnya hasil perkebunan masyarakat.

"Mestinya itu bila keluar melalui pelabuhan Darmaga Labuhan Haji dulu. Jangan mereka hanya melewati dan melintasi jalan kita sementara kita tidak dapat apa-apa," sarannya.

Ia menyebut, peluang-peluang itu yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan agar fokus kalau kiranya tidak mampu seperti itu Ia menyarankan di pihak ketigakan dengan mencari yang betul-betul mampu memfungsikan darmaga itu sesuai dengan fungsinya.

"Itu harus dilakukan agar bisa kita memfungsikan darmaga itu," paparnya.

Kondisi darmaga Labuhan Haji saat ini
Terkait dengan fasilitas yang kurang saat ini, dikatakan HDP, tugas pemerintah daerah bagaimana agar fasilitas itu bisa dilengkapi, karena bagaimanapun juga kapal tidak mungkin bersandar jika fasilitas tidak bagus utamanya pada kolam labuh, tiang tambatnya.

"Kita harus betul-betul menyediakan fasilitas sesuai standar oprasional yang ada di darmaga," tegasnya.

Inilah kesempatan pemerintah daerah kalau memungkinkan merkapri kembali kondisi darmaga itu dengan baik. Bila tidak cukup mampu dengan kondisi daerah saat ini, Mestinya peluang-peluang program pemerintah pusat itu ditangkap oleh instansi bersangkutan untuk disingkronisasikan dengan peluang yanh ada di daerah.

"Tolong dong lapor kepemerintah pusat, sampaikan bahwa kita punya fasilitas pelabuhan yang memadai  apalagi dari awal pemerintahan Jokowi-Amin ini memberikan skala prioritas dengan program tol launya," pungkasnya. (RS)