Murnan Ketua DPRD Lotim |
Sebagaimana disampaikan Murnan ketua DPRD Lotim, Dimana asumsi penilaian irasional seperti pendapatan potensi pendapatan sebenarnya Tapi kinerja yang mendukung untuk mendapatkan pendapatan itu sendiri, Ini yang belum memadai diantaranya ada regulasi.
"Sementara regulasi akan kita bahas besok bersamaan dengan APBD perubahan kemudian kinerja kemudian terangkat sistemnya yang belum memadai misalnya sekarang ini pakai manual saja hanya beberapa baru di launching tapi kan belum efektif perjalanannya," ucapnya Murnan usai memimpin rapat paripurna DPRD Lotim agenda membahas KUA PPAS APBD perubahan tahun 2023 di Ruang rapat utama gedung DPRD Lotim, Jumat (15/9/2023).
Lanjut Murnan, Karena memang dari dulu di dorong agar ini non tunai dan sebagainya karena Mestinya harus belajar lebih cepat seperti daerah lain itu sudah berjalan lebih cepat dari pendapatan misalnya 300 juta menjadi sekian miliar. itu butuh sistem yang memadai untuk mendukung kinerjanya.
"Iya sangat telat, terlambat karena dari awal ketika kita berbicara RPJMD dan perubahan RPJMD itu harus kita bahas dan sudah kita tawarkan untuk segera dibahas," jelasnya.
Diterangkan Murnan, Ada dua musibah yang dialami oleh Lombok Timur itu sehingga terjadi kelambanan pembanguan, yakni ada gempa dan covid 19. Cuman persoalannya yang namanya kepala daerah, sudah ada janjinya kepada masyarakat dalam 5 tahun itu disampaikan secara lisan maupun tulis dan itu yang dituangkan.
"Kemudian itu yang menurut saya yang kemudian sekarang kita realisasikan dengan menghasilkan hutang," paparnya.
Hutang Ini juga tidak hanya serta-merta dari daerah saja, tetapi karena ini tawaran Pusat juga yang membuat kondisi seperti ini, tidak bisa disalahkan hanya pemrintah daerah saja.
"Yang namanya hutang selalu membuat kita melarat," selorohnya.
Makanya kedepan strateginya, Ia berharap ada ide lagi dengan merasionalisasikan para pejabat yang terlalu membengkak tetapi disesuaikan kebutuhan Lombok Timur kedepan sehingga bisa menghemat pembiayaan tetapi menghasilkan incam yang ditargetkan.
"Harusnya kita berprinsip minim stuktur tapi kaya fungsi," tutup politisi PKS tersebut. (RS)