Daftar Isi [Tampil]

Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur 
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com ||Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mengingatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur untuk memperhatikan sejumlah komoditas yang dinilai pemicu kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Lombok Timur pada pekan lalu.

Selain meminta TPID untuk berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak yang berperan dalam perkembangan harga, ia juga meminta agar dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan daerah lain sebagai upaya stabilisasi, termasuk penggunaan belanja tidak terduga (BTT) seperti rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

"Komoditas tersebut adalah cabai rawit, daging sapi dan daging ayam ras. Saya berharap harga komoditas tersebut dapat kembali stabil di pekan ini," ungkap Pj. Bupati usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual. Rabu (13/3/2024).

"Sebanyak 10 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan IPH tertinggi pada pekan pertama Maret 2024 ini. Salah satunya Lombok Timur dengan IPH  mencapai 7,99%," sambung Juaini.

Pada daring tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tomsi Tohir, pada Rakor tersebut menegaskan kepada masing-masing kepala daerah agar meningkatkan pelaksanaan serta memantau gerakan menanam, terutama bagi daerah-daerah yang capaiannya belum bisa mengatasi inflasi. Selain itu juga melakukan operasi pasar secara masif,

"Kepala daerah lebih perhatian terhadap pelaksanan operasi pasar, jangan sampai dari minggu ke minggu harga-harga khususnya beras, belum dapat dikendalikan," ujarnya

Berdasarkan pemantauan harga SP2KP pada Pekan pertama Maret 2024, ada beberapa komoditas pangan yang menunjukkan tren peningkatan harga, diantaranya; cabai merah naik sebesar 9,15%, minyak goreng 0,44%, telur ayam ras 5,26%, beras 3,06%, daging ayam ras 4,34% dan cabai rawit naik 15,94%.

Selain Penjabat Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tersebut diikuti pula seluruh gubernur, walikota, dan bupati se Indonesia. (RS)


Ikuti kami di berita google