Daftar Isi [Tampil]

Gambar google Pupuk subsidi
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com ||  Hal yang tidak habis dicarakan saat ini utamanya dikalangan petani yakni masalah pupuk yang cenderung dikatakan langka dan mahal.

Namun sebenarnya Kuota Pupuk di Lombok Timur Meningkat tetapi Hanya Sebagian Kecil komoditas tanaman petani yang disubsidi Pemerintah pusat.

Sebagaimana dikatakan, H Burhanudin, Direktur PT Bintang Timur distributor pupuk di Lombok Timur, Bahwa ketersedian pupuk untuk musim tanam tahun 2024 ada penambahan kuota dari pusat untuk Lombok Timur. 

"Pupuk ini tidaklah langka tetap ada pembatasan pupuk subsidi yang diberikan pemerintah terharap tanaman komoditi tertentu saja," ucap H. Burhan saat ditemui media ini. Sabtu (12/10/2024)

Dari 73 jenis komoditi tanaman petani hanya 9 komoditi  yang disubsidi pupuknya oleh pemerintah terdiri atas 3 dari unsur pangan, 3 dari holtikultura, dan 3 unsur perkebunan.

Sembilan komoditas utama yang dimaksud adalah Padi, Jagung, Kedelai, Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, Kopi, Tebu, dan Kakao

Sementara pupuk ini dibutuhkan oleh semua jenis tamaman petani tetapi hanya beberapa komoditas yang disubsidi, karenanya taman yang tidak disubsidi ini terjadi kekurangan kebutuhan pupuk.

Karenanya banyakan tanaman yang ditanam petani seperti tembakau tidak masuk dalam kategori diberikan pupuk bersubsidi.

"Arti pupuk itu langka karena tanaman yang tidak masuk dalam kategori tidak disubsidi pupuknya, namun bisa membeli pupuk non subsidi karenanya pupuk itu terkesan mahal," terang H. Burhan yang juga anggota DPRD Provinsi ini.

H Burhanudin Direktur PT Bintang Timur distributor pupuk di Lombok Timur ini
Terkait masalah harga pupuk baik subsidi maupun non subsidi sesuai dengan juklak juknisnya itu semua sudah ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Surat Keputusan (SK) menteri.

"Kalau ada yang mengatakan ia bisa mengatasi masalah pupuk itu salah besar apalagi oleh distributor pupuk dan itu bisa dikatakan bohong distributor itu hanya berperan sebagai penyalur ke agen dan ke petani bukan menentukan naik turunnya harga," tegas H. Burhan.

"Begitu juga Pemerintah daerah hanya bisa memperbaharui jumlah penerima pupuk bersubsidi sehingga bisa diterima oleh petani sesuai peruntukkan dan jumlahnya," tutup H. Burhan. (RS)


Ikuti kami di berita google