![]() |
Hearing DPRD Lombok Timur dengan BKPSDM |
Dalam hearing yang digelar Senin (20/1), Kepala BKPSDM meminta peserta aksi untuk tertib dan sopan. Pernyataan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai intimidasi. Menanggapi hal ini, Komisi I dan II DPRD Lombok Timur memanggil Kepala BKPSDM untuk meminta klarifikasi.
Dedy Botak, yang juga merupakan mantan tenaga honorer, meminta agar Pemda Lombok Timur memberikan kejelasan teknis terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu. Ia mempertanyakan apakah pengangkatan tersebut akan didasarkan pada masa kerja, prestasi, atau usia.
“Saya meminta agar tidak ada lagi tindakan intimidasi terhadap tenaga honorer. Mereka telah berjuang untuk masyarakat dan patut dihargai,” tegas Dedy.
Ia juga menyoroti nasib tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis depan saat pandemi Covid-19. Menurutnya, para tenaga kesehatan telah berisiko tinggi dan berhak mendapatkan perhatian khusus.
“Harus ada kejelasan kapan mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jangan hanya sekedar mengubah status menjadi PPPK paruh waktu,” tandasnya.
Dedy berharap Pemda Lombok Timur dapat segera memberikan solusi yang adil dan transparan bagi para tenaga honorer. (RS)
Ikuti kami di berita google.