Daftar Isi [Tampil]

  Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Lale Yaqutunnafis, Sos., MM. dari Fraksi Gerindra 
MATARAM Radarselaparang.com ||  Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Lale Yaqutunnafis, Sos., MM. dari Fraksi Gerindra menyuarakan tuntutan Forum Nelayan Lombok (FORNEL) terkait sejumlah kebijakan perikanan yang dinilai memberatkan nelayan kecil.

Salah satu poin utama yang disorot adalah penolakan terhadap pemasangan Vessel Monitoring System (VMS). Biaya pemasangan dan operasional VMS sangat mahal dan memberatkan nelayan kecil.

"Mereka sdh datang shering ke komisi II dan hadir juga wakil ketua DPRD menyampaikn isi surat dari kelompok nelayan Lotim dan juga di kelompok itu ada perwakilan dari nelayan pulau sumbawa," ujar Lale Yaqut saat diwawancarai. Rabu (22/1).

Selain itu, VMS sering mengalami gangguan teknis yang menghambat aktivitas nelayan. FORNEL mengusulkan agar kewajiban pemasangan VMS dicabut untuk kapal nelayan kecil dan diganti dengan metode pengawasan yang lebih sederhana dan terjangkau.

Masalah kuota penangkapan ikan juga menjadi sorotan. Nelayan merasa kebijakan ini membatasi penghasilan mereka dan tidak mempertimbangkan kondisi perairan serta musim ikan. FORNEL mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kuota tersebut, terutama untuk kapal nelayan kecil.

Terkait zona penangkapan ikan, FORNEL meminta pemerintah memberikan fleksibilitas bagi nelayan untuk menangkap ikan di lebih dari satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Hal ini dikarenakan migrasi ikan yang tidak terbatas pada satu WPP dan faktor cuaca yang seringkali tidak dapat diprediksi.

Selain itu, FORNEL juga meminta penurunan Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harga acuan ikan. Nelayan menilai tarif PNBP sebesar 5% sangat memberatkan, sementara harga acuan ikan yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan harga pasar.

Terkait kebijakan pembayaran selisih hasil tangkapan, FORNEL menyoroti ketidakjelasan prosedur yang merugikan nelayan. Terakhir, FORNEL meminta pemerintah untuk memberikan izin pengangkutan ikan dari pulau-pulau kecil agar hasil tangkapan nelayan di daerah terpencil tidak terbuang percuma.

“Tuntutan-tuntutan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kebijakan perikanan harus lebih berpihak pada nelayan kecil, yang merupakan pilar utama dalam sektor perikanan,” tegas Lale Yaqut. (RS)


Ikuti kami di berita google.