 |
| Ratusan peserta hadiri dialog penanganan konflik di Kabupaten Bima |
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Bima, Drs Syahrul M.Si, Kasat Binmas Polres Bima, Iptu Sumardin, Danposramil Belo, Mukhtar, perwakilan kepala desa di Kabupaten Bima, perwakilan Babinsa, serta pengurus FPPS NTB.
Ketua pelaksana kegiatan, Fikriyadin, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bima seringkali diwarnai konflik sosial yang berdampak pada berbagai sektor. Ia berharap dialog ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam konflik.
"Kegiatan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan solusi dalam penanganan konflik yang sering terjadi di Bima," ujarnya dalam sambutan.
Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Bima, Syahrul, menegaskan bahwa konflik seringkali muncul akibat perbedaan pandangan atau kepentingan. Ia menyebutkan bahwa konflik sosial di Bima dipicu oleh berbagai latar belakang, termasuk konflik lahan dan konflik antar masyarakat.
"Konflik sosial ini dipicu dari berbagai macam latar belakang baik konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat dalam desa yang bertetangga," paparnya.
Menurut Syahrul, konflik yang terjadi selama ini masih dapat diredam oleh pemerintah dan aparat keamanan. Ia juga menyoroti konflik etnis yang pernah terjadi, seperti konflik antara warga Sumba dan warga lokal di Desa Tente. Ia menekankan bahwa penanganan konflik adalah tanggung jawab bersama, dan seringkali konflik berawal dari kenakalan remaja.
Danposramil Belo, Serka Mukhtar, menambahkan bahwa konflik di desa seringkali dipicu oleh kenakalan remaja, kurangnya kontrol orang tua, pergaulan dengan kelompok kriminal, dan penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku konflik.
Kasat Binmas Polres Bima, Iptu Sumardin, menuturkan bahwa aparat keamanan telah sering melakukan penanganan konflik, seperti konflik antara Desa Roka dan Desa Runggu. Ia menyebutkan bahwa konflik di Bima lebih banyak bersifat individu, keluarga, atau kelompok, serta konflik antar etnis.
Camat Belo, Ruyani, menekankan perlunya pemberantasan narkoba dan miras yang sering memicu konflik. Ia juga berharap aparat keamanan dapat memberikan pengamanan pada kegiatan sosial dan menertibkan masyarakat yang membawa senjata tajam. Selain itu, ia menyoroti perlunya penertiban aset daerah agar tidak dikelola secara pribadi yang dapat memicu konflik. (RS)
