LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Lombok Timur (Lotim) mendesak pemerintah daerah untuk mengkaji ulang keberadaan tempat hiburan di Labuhan Haji. Ketua Umum HMI MPO Cabang Lotim, Wawan Jaya Purnama, menyatakan bahwa keberadaan tempat hiburan tersebut mengancam stigma Lombok Timur sebagai kota santri.
"Kami meminta dikaji ulang berdirinya tempat hiburan Labuhan Haji sehingga stigma Lotim sebagai kota santri tetap terjaga. Lombok Timur dikenal sebagai kota santri dengan 100 lebih pondok pesantren yang ada, jangan sampai daerah Lombok Timur dengan adanya tempat hiburan menjadi tempat persinggahan pemuda yang tidak diinginkan," ungkap Wawan. Sabtu (25/3).
Wawan juga menyoroti potensi dampak negatif dari tempat hiburan tersebut, termasuk dugaan praktik terselubung dan temuan kondom di lapak UMKM area Labuhan Haji. Menurutnya, pendapatan daerah dari sektor hiburan tidak sebanding dengan keresahan masyarakat yang ditimbulkan.
"Pendapatan daerah dari sektor itu juga tidak terlalu besar, mestinya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mempertimbangkan tempat-tempat hiburan yang ada supaya tidak membuat masyarakat resah," ujarnya.
Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai tidak efektif dan bukan solusi permanen. "Satpol PP yang ditugaskan untuk mengawasi lapak hiburan di Labuhan Haji tidak bisa setiap waktu, bukan menjadi solusi secara permanen untuk pencegahan beberapa remaja yang melakukan hal yang tidak benar," tegas Wawan.
HMI MPO juga meminta pemerintah daerah untuk mengkaji ulang dampak lingkungan dari keberadaan tempat hiburan tersebut. "Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang dampak lingkungan terhadap berdirinya tempat hiburan, kendati hanya tempat karaoke tapi praktiknya di lapangan tidak bisa diawasi setiap saat. Dugaan praktik-praktik terselubung," tambahnya.
Wawan menegaskan bahwa jargon Lombok Timur sebagai pemasok santri terbesar di NTB harus selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. "Semestinya jargon Lombok Timur sebagai pemasok santri terbesar di NTB dilinearkan dengan kebijakan pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan tempat hiburan," pungkasnya. (RS)
Ikuti kami di berita google
