LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Bupati Kabupaten Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memberikan angin segar terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menegaskan bahwa proses penempatan direktur dan jajaran direksi BUMD ke depan akan melibatkan peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur. Hal ini disampaikan Bupati kepada awak media pada Kamis (10/4).
Bupati Kabupaten Lombok Timur, Drs H. Haerul Warisin, M.Si
Menurut Bupati Warisin, langkah melibatkan DPRD dalam penentuan pucuk pimpinan BUMD ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip kontrol dan pengawasan yang efektif.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan BUMD dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Apabila teman-teman dari legislatif mau bersedia nimbrung ikut serta memperhatikan keberadaan perusahaan badan usaha milik daerah, saya kira ini penting. Karena itu merupakan bagian dari hal yang dikontrol dan diawasi juga oleh Dewan kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Warisin mengungkapkan bahwa ide pelibatan DPRD ini telah menjadi bahasan dalam diskusinya dengan Ketua DPRD Lombok Timur. Respon positif pun diterima, di mana pihak DPRD menyatakan kesediaannya untuk turut serta dalam menyeleksi calon direktur melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Beberapa hari lalu Ketua DPRD pernah menghubungi saya, dan menyampaikan bahwa dalam menentukan jabatan direktur BUMD, ada keterlibatan DPRD. Sehingga paling tidak DPRD mengetahui bahwa yang bersangkutan layak atau tidak menduduki jabatan tersebut," katanya.
Terkait dengan sejumlah posisi direktur BUMD yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), Bupati Warisin menjelaskan bahwa proses penetapan jabatan definitif akan dilakukan secara bertahap.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menuntaskan proses ini dengan cermat dan melibatkan DPRD sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun.
"Untuk jabatan direktur perusahaan daerah yang masih PLT, prosesnya sedang berjalan. Artinya, satu-satu dulu kita selesaikan," pungkas Bupati Haerul Warisin.
Langkah Bupati Lombok Timur yang melibatkan DPRD dalam penentuan direksi BUMD ini dipandang sebagai langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Keterlibatan wakil rakyat diharapkan dapat memastikan BUMD di Lombok Timur dipimpin oleh sosok-sosok yang kompeten dan memiliki integritas, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (RS)
Ikuti kami di berita google
