 |
| Bupati Lombok Timur, Drs H. Haerul Warisin, M.Si. |
"Setelah dilakukan audit, ditemukan kerugian negara yang besar, termasuk yang sedang ditangani oleh Tipikor Polda NTB terkait PT. Selaparang," ujar Bupati Haerul Warisin dengan nada serius saat ditemui di pendopo kediamannya, Sabtu (12/4/).
Bupati menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan ini dengan meminta agar proses audit internal yang sedang berjalan tetap dilanjutkan, beriringan dengan penyelidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. "Kami tetap meminta agar proses audit yang sedang dilakukan juga tetap berjalan. Artinya, pemeriksaan oleh Tipikor tetap berjalan, audit internal dari kami pun tetap berjalan. Ini penting untuk membenahi berbagai persoalan di tubuh BUMD," tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Warisin menyoroti kondisi memprihatinkan pada salah satu BUMD, yakni pabrik air minum kemasan (ASEL). Ia mengungkapkan bahwa kerusakan pada mesin pengolahan air di pabrik tersebut belum dapat diperbaiki lantaran perusahaan masih berstatus dalam pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). "Kerusakan di pabrik air minum milik BUMD belum bisa kami tangani, karena statusnya masih dalam pemeriksaan," bebernya. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait potensi kerugian yang lebih dalam akibat terhentinya operasional pabrik air minum tersebut.
Tak hanya BUMD yang menjadi sorotan, Bupati Warisin juga menyampaikan bahwa proses audit terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur juga masih terus berjalan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melakukan pembenahan dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di berbagai lini.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam waktu dekat, publik Lombok Timur berpotensi mendapatkan informasi lebih lanjut terkait potensi penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan anggaran di berbagai lembaga daerah.
"Jadi, proses audit terhadap BAZNAS, Dikbud, dan BUMD semuanya tetap berjalan hingga saat ini," pungkas Bupati Warisin.
Dengan terungkapnya informasi ini, masyarakat Lombok Timur tentu berharap agar proses hukum dan audit dapat berjalan secara transparan dan menghasilkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan keuangan negara. Langkah berani Bupati Haerul Warisin dalam membuka informasi ini patut diapresiasi sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Perkembangan lebih lanjut dari proses audit dan penyelidikan Polda NTB akan menjadi perhatian utama dalam beberapa waktu ke depan. (RS)
