LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Peta Jalan dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender melalui Pendekatan Pemenuhan Kesehatan Reproduksi.
Bimtek Pengintegrasian Peta Jalan dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-laki dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender melalui Pendekatan Pemenuhan Kesehatan Reproduksi
Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, pada Senin (26/5) di Rupatama 2 Kantor Bupati ini, menegaskan posisi Lombok Timur sebagai salah satu daerah percontohan nasional.
Dalam sambutannya, Sekda Juaini, mengapresiasi semua pihak yang terlibat, khususnya kolaborasi dengan Organisasi Non-Pemerintah (NGO), yang dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan dibandingkan pendekatan konvensional.
“Integrasi adalah kunci. Pendekatan konvensional yang melepaskan tanpa integrasi pasti tidak akan sebaik ini,” tegasnya.
Sorotan utama dalam Bimtek ini adalah fenomena pernikahan anak yang belakangan viral di media sosial, memicu keprihatinan mendalam dari pemerintah daerah. Sekda Juaini mengungkapkan bahwa kasus pernikahan usia dini di Lombok menjadi pelajaran penting, di mana upaya pencegahan seringkali terhambat oleh kondisi individu dari keluarga broken home.
"Selain itu, perkawinan antar kampung juga menjadi perhatian karena dianggap sebagai hal biasa, padahal belum tentu mencerminkan pembangunan yang responsif gender," terangnya.
Meskipun Perda dan Perdes mengenai usia perkawinan sudah ada, Sekda Juaini, mengakui tantangan dalam implementasinya tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk memastikan regulasi tersebut berjalan.
“Transformasi sosial seperti ini membutuhkan kesabaran, keuletan, pengintegrasian, perencanaan, dan penganggaran yang matang,” tambahnya.
Inovasi penting lainnya adalah pelibatan laki-laki dalam isu gender, yang sebelumnya lebih banyak melibatkan perempuan. Sekda Juaini Taofik mencontohkan bagaimana laki-laki dapat memiliki kesadaran gender, seperti dalam memahami alat kontrasepsi yang sangat tergantung pada kondisi pasangan.
Ia meyakini bahwa keterlibatan laki-laki sangat krusial, mengingat sulitnya menekan angka kematian ibu dan anak jika hanya dengan meningkatkan layanan kesehatan saja.
Meskipun penyusunan regulasi dianggap tidak sulit, tantangan terbesar terletak pada implementasi regulasi yang bersentuhan langsung dengan adat dan agama masyarakat. Namun, dampak kualitatif PUG sudah mulai terlihat.
"Salah satunya dengan penurunan angka kematian ibu dan anak, yang berhasil membawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur dari peringkat 9 menjadi peringkat 7," sebutnya.
Sekda Juaini, juga menyampaikan bahwa Lombok Timur telah memiliki Perda yang berani menyatakan sesuatu yang salah, namun menyadari bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi menjadi kunci.
Ia mengapresiasi pendampingan yang diberikan sebagai “semangat dan vitamin” untuk terus berjuang. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi hasil Musrenbang dalam RPJMD, serta bagaimana program-program tersebut harus terus direncanakan dan dianggarkan dalam APBD, kemudian dipecah ke tingkat bawah.
Pemerintah Daerah Lombok Timur berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak secara fungsional, termasuk pondok pesantren (ponpes) untuk diskusi dan kolaborasi dalam menekan angka kekerasan perempuan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
"Lombok Timur juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahkan berada di peringkat utama," terangnya.
Ke depan, penyusunan RPJMD dan RKPD diharapkan dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang nyata untuk isu-isu gender. Komitmen kuat Bupati terhadap Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi perhatian. Sejak akhir 2023, Lombok Timur telah menyatakan diri mencapai UHC, dan target untuk tahun berikutnya adalah mempertahankan UHC.
"Mulai tahun 2025, UHC akan berfokus pada keaktifan peserta (UHC Prioritas), bukan hanya kepesertaan, dengan acuan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terhubung dengan BPJS," tegasnya.
Terakhir, Pemerintah Desa diharapkan segera melaporkan jika ada masyarakat yang meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan berapa banyak penduduk yang benar-benar bersih (tidak terdaftar ganda atau tidak aktif secara tidak semestinya) dan tidak menghemat pelayanan yang seharusnya diberikan.
Kegiatan Bimtek ini dihadiri perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) beserta jajaran, serta perwakilan Bappeda dan DP3AKB Lombok Timur, menandai langkah maju Lombok Timur dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender demi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. (RS)
