Daftar Isi [Tampil]

daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, membuka sosialisasi di Aula Kantor Camat Suralaga
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com ||  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur serius mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, membuka sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, Opsen BBNKB, serta implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Selasa (27/5).

Acara yang berlangsung di aula Kantor Camat Suralaga ini juga menjadi ajang sosialisasi integrasi aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Integrasi ini diharapkan menjadi solusi cerdas dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah dan desa, terutama pasca-perubahan pemerintahan dan banyaknya program pusat.

Hadir dalam acara tersebut Stafsus, OPD terkait, camat, kepala desa, dan perangkat desa lainnya, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Lombok Timur.

Wakil Bupati Edwin menyoroti ketatnya pengawasan dana desa yang kerap menghambat proses belanja anggaran di tingkat desa. "Kita bisa bersama-sama, meski kondisi kita berbeda. Visi SMART Lotim kini telah disesuaikan menjadi delapan poin untuk menyelaraskan dengan program pusat dan provinsi," jelasnya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa.

Dengan sistem terintegrasi ini, masyarakat akan merasakan kemudahan dalam pembayaran berbagai jenis pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak makan, dan minum.

"Sekarang ini beragam cara membayar pajak, tetapi dengan sistem ini insya Allah sistem kita semua sama," ujar Edwin optimis.

Lebih lanjut, sistem ini juga akan melibatkan Inspektorat, sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Implikasi positifnya, masyarakat di desa tidak perlu lagi bepergian ke kabupaten untuk urusan administrasi pajak. Proses akan menjadi lebih efisien, meminimalkan tatap muka, dan desa tidak lagi dibebani tugas administrasi berlebihan.

Wabup juga berharap adanya lebih banyak rekening penampungan daerah agar masyarakat bisa membayar pajak tidak hanya melalui Bank NTB saja. "Pemerintah desa yang membayarkan itu melalui sistem online," tambahnya.

Sebelumnya, Camat Suralaga, Nurhillal, menyambut baik program integrasi ini. Ia berharap inovasi tersebut dapat segera terealisasi dan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

"Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dari tingkat paling bawah sampai paling atas," pungkas Nurhilal. (RS)