LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur patut berbangga, Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Integrasi Layanan Prima (ILP) di wilayah ini, khususnya setelah monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Puskesmas Selong, serta Pustu Kelurahan Kelayu dan Kelurahan Kelayu Jorong.
Kapala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Dr. H Pathurrahman.
"Tim Kemenkes memberikan penilaian bagus terhadap pelayanan prima yang dilakukan di Puskesmas Selong yang dijadikan sampel," ungkap Kadikes Lombok Timur, H Pathurrahman, pada Selasa (17/6).
Menurut Pathurrahman, dari 35 Puskesmas di Lombok Timur semuanya telah berhasil mengintegrasikan layanan prima. Pergeseran signifikan terlihat dalam pendekatan pelayanan yang kini tidak lagi berbasis program semata, melainkan menggunakan pendekatan siklus hidup.
Ini berarti pelayanan kesehatan kini dikelompokkan berdasarkan klaster usia, seperti kelompok bayi, remaja, dan seterusnya, memastikan penanganan yang lebih terarah dan komprehensif.
Ke depan, model pelayanan prima ini akan semakin diperkuat melalui integrasi dan kolaborasi antar kementerian di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten. Pathurrahman menekankan pentingnya terus menggerakkan pelayanan prima ini demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, Posyandu di Lombok Timur kini telah berevolusi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Fungsinya meluas tidak hanya menangani masalah kesehatan, tetapi juga merambah ke isu-isu seperti penyediaan air bersih dan sanitasi yang berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, bahkan penanganan ketertiban umum.
"Dalam artian Posyandu ini dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat intinya," sebut Fathurrahman.
Lombok Timur menjadi salah satu dari 10 kabupaten di Indonesia yang dipilih Kemenkes RI sebagai sampel monitoring dan evaluasi pelayanan prima ini. Hasil positif ini bahkan telah disampaikan di hadapan kepala dinas terkait lainnya, termasuk Dinas PMD, menunjukkan bahwa dampak pelayanan prima ini melampaui sektor kesehatan semata.
Menyinggung isu sanitasi, Pathurrahman menjelaskan bahwa indikator utama yang dikejar adalah Open Defecation Free (ODF), yang berarti tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan. Meskipun tidak semua rumah tangga wajib memiliki jamban pribadi, kesadaran untuk tidak buang air besar sembarangan terus ditingkatkan.
Pathurrahman menyoroti dampak serius dari buang air besar sembarangan, yang dapat memicu kejadian luar biasa seperti kasus diare. Ia mengimbau masyarakat agar selalu membuang kotoran di toilet demi kesehatan bersama.
"Kotoran manusia itu, kalau dibuang sembarangan dapat memunculkan penyakit, akibat bakteri dari kotoran tersebut menyebar," pungkasnya. (RS)
