LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, secara tegas mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk bersinergi aktif dalam tiga program krusial: re-aktivasi peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Operasi Kejar (Opjar) tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai puluhan miliar rupiah sejak tahun 2013.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin bersama Sekda H. Muhammad Juaini Taofik
Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bupati bersama Camat dan Kepala Desa se-Lombok Timur yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati, pada Kamis, (26/6).
Revitalisasi PBI JK dan Efisiensi Anggaran
Bupati menjelaskan bahwa sejak Mei lalu, sebanyak 95.526 kepesertaan PBI JK Lombok Timur telah dinonaktifkan, sebuah fenomena yang juga terjadi di seluruh Indonesia. Meski persoalan ini tengah dalam proses penyelesaian setelah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.
Bupati menekankan pentingnya partisipasi aktif kepala desa dalam pembaruan data penduduk secara berkala. Pemadanan data ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembayaran kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, yang turut mendampingi Bupati, menambahkan bahwa dari 95 ribu lebih peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, 21 ribu lebih di antaranya telah teridentifikasi berkurang. Rinciannya, lebih dari 10 ribu peserta meninggal dunia dan hampir 11 ribu pindah domisili.
Dengan data ini, Sekda mengklaim adanya potensi penghematan anggaran hingga Rp 9,5 miliar. Untuk penduduk yang telah meninggal dunia, akta kematiannya pun telah ditandatangani secara kolektif oleh pihak desa, dengan harapan pelaporan kematian ke depan dapat secepat pelaporan kelahiran.
Gerakan Serius Kejar Tunggakan PBB Senilai Rp 55 Miliar
Tunggakan PBB sejak tahun 2013 di Lombok Timur telah mencapai angka fantastis: lebih dari Rp 55 miliar. Menanggapi rekomendasi dari BPK RI, Bupati Warisin menyatakan akan menurunkan tim khusus yang dipimpin oleh pejabat eselon III, didampingi eselon IV dan tenaga honorer, untuk melakukan Opjar di setiap kecamatan.
Para camat diminta untuk melakukan pengawasan dan koordinasi erat dengan pihak desa. Bupati menegaskan bahwa kegiatan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak, bahkan menjanjikan hadiah ibadah umrah bagi kecamatan dengan realisasi penerimaan PBB tertinggi.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
Selain itu, Bupati juga mengingatkan para kepala desa untuk aktif melaporkan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di fasilitas kesehatan yang ada. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.
"Bahwa pelayanan yang baik akan secara langsung meningkatkan partisipasi masyarakat," tutup Sekda dengan penekanan.
Rapat koordinasi penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Timur, menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Lombok Timur. (RS)
