LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen penuh dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam acara "Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak Berani II" yang berlangsung meriah di Lapangan Umum Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Rabu (25/06).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam acara "Gawe Gubuk Layanan Integrasi Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak Berani II" yang berlangsung meriah di Lapangan Umum Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela
Bupati Soroti Pelanggaran Hukum dan Kemanusiaan
Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin secara tegas menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat-istiadat yang berlaku.
"Yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, ini kan tidak hanya kita melanggar hukum, tetapi secara kemanusiaan dan adat-istiadat tidak ada yang masuk. Tidak ada di dalam adat-istiadat yang memperbolehkan kita untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak," tegasnya.
Ia juga menekankan peran krusial perempuan sebagai sosok yang merawat dan menjaga, sehingga kekerasan terhadap mereka adalah tindakan yang tak dapat ditoleransi. Demikian pula anak-anak, yang merupakan anugerah dan patut disyukuri, bukan malah menjadi korban kekerasan.
Meskipun menyadari bahwa persentase kasus kekerasan di Lombok Timur sejalan dengan data nasional mengingat populasi hampir 1,5 juta jiwa, Bupati menyambut baik kehadiran berbagai lembaga dan dukungan kementerian yang peduli terhadap isu ini.
"Ini hal yang sangat positif dan sangat baik, yang harus ditularkan di desa-desa yang lain," ujarnya, mendorong penyebarluasan praktik baik tersebut.
Lebih lanjut, Bupati Warisin menekankan perlunya pendekatan terintegrasi dalam pencegahan kekerasan. Ia secara khusus mendorong komunitas guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berperan aktif dalam penyuluhan kepada masyarakat, menciptakan kesadaran kolektif.
Perlawanan Terhadap Pernikahan Dini dengan Payung Hukum
Isu pernikahan dini juga menjadi perhatian serius. Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki Perda terkait pernikahan dini, dan Kabupaten Lombok Timur akan segera menyusul dengan Perda Kabupaten sendiri.
"Nanti pada saat membentuk perda ini akan diketahui sama masyarakat," pungkasnya, menandakan transparansi dalam proses legislasi.
Perwakilan TP. PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait tingginya angka perkawinan anak di NTB yang masih jauh di atas rata-rata nasional. Ia memaparkan data bahwa pada tahun 2024, perkawinan anak di NTB tercatat sebesar 14,96%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 5,90%. Bahkan, pada tahun 2023, NTB sempat menempati peringkat tertinggi secara nasional dengan angka 17,22%.
Oleh karena itu, kehadiran Program BERANI II, baik pada fase pertama (2018-2023) maupun fase kedua (2023-2027), menjadi dukungan strategis yang sangat membantu NTB. Program ini menyasar lapisan masyarakat yang paling membutuhkan perhatian melalui pendekatan berbasis komunitas, pelatihan pasangan muda, hingga edukasi kesehatan reproduksi.
Sinergi Lintas Sektor dan Dukungan Internasional
Perwakilan Direktur Sinkronasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri, Qurrotaa’yun, mengapresiasi sinergi erat antara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, institusi non-pemerintah, perwakilan lembaga, seluruh perangkat desa, serta organisasi profesi dan mitra pembangunan dalam pelaksanaan program peningkatan kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan dan anak perempuan di Indonesia.
Senada dengan itu, Perwakilan dari Global Affairs Canada, Novi Anggriani, melalui program BERANI II, menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kesehatan seksual dan reproduksi.
Pihaknya meyakini bahwa dengan memperkuat sektor ini, pembangunan dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Dukungan Kanada tidak hanya berupa pendanaan, tetapi juga berbagi keahlian dan penguatan kapasitas lokal serta sistem yang akan bertahan lama.
Acara tersebut juga menjadi momen istimewa dengan penyerahan bantuan untuk 53 anak yatim piatu, dana apresiasi untuk 126 siswa-siswi berprestasi, serta bantuan sembako untuk 35 anak stunting.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Komitmen Bersama tentang kekerasan berbasis gender terhadap anak dan kelompok rentan lainnya, menandai tekad bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.
Turut hadir dalam acara ini berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Kepala Bappeda Provinsi NTB, Tim Kemenag Kanwil Provinsi NTB, Anggota DPRD Provinsi NTB (komisi 1 dan 4 DPRD Lotim), perwakilan LSM, TP. PKK Lotim, Gemma Alam, aktivis perempuan, Ketua FKKD Lotim, Dikes, Pringgasela dan Pengadangan, OPD terkait, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat. (RS)
