 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan kepala BPJS Kesehatan cabang Lombok Timur |
Bupati Warisin secara khusus mengapresiasi berbagai upaya perbaikan kualitas layanan kesehatan yang dilakukan bersama BPJS Kesehatan Lombok Timur. Ia menyoroti peran penting BPJS Kesehatan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, terutama melalui keberadaan Tim Smart.
"Jika sudah ada KTP itu sudah cukup, layani masyarakat dan pastikan obat aman. Perhatian dan kerja sama yang luar biasa dengan Pemda Lombok Timur, sehingga begitu banyak kendala yang kita hadapi dalam waktu cepat bisa kita tangani," ungkapnya, seraya berharap kerja sama ini dapat terus dipertahankan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan manajemen Puskesmas dan rumah sakit bahwa layanan BPJS Kesehatan kini cukup dengan KTP, tanpa memerlukan kartu peserta fisik lagi. Selain itu, ketersediaan obat juga menjadi perhatian utama yang harus diantisipasi agar masyarakat tidak kesulitan.
"Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan, Lombok Timur terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat," pungkas Bupati.
Target 80% Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan di Lombok Timur
Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mencapai target 80% keaktifan peserta BPJS Kesehatan pada tahun 2025, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kualitas layanan, tetapi juga untuk mencegah diskriminasi terhadap masyarakat," ucap Elly.
Elly turut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Daerah dan terbentuknya Tim Smart yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Bappeda, BPKAD, Dinsos, Dukcapil, Dikbud, DPMD, DPMPTSP, Disnaker, Dinas Koperasi dan UKM, serta BKPSDM. Tim ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang setara, mudah, akuntabel, responsif, dan terintegrasi (SMART).
Saat ini, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Lombok Timur berada di angka 72%. Angka ini dipengaruhi oleh penangguhan kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat, di mana sekitar 95 ribu kepesertaan di Lombok Timur terdampak. Namun, Elly optimis bahwa langkah-langkah re-aktivasi yang telah diambil oleh Bupati dan Pemda Lombok Timur dapat mengurangi beban ini, diiringi dengan strategi yang lebih tajam dan penganggaran yang efektif.
"Rencananya untuk mengikutsertakan tim tersebut dalam lomba dalam rangka ulang tahun BPJS Kesehatan bulan Juli ini, sebagai bukti nyata komitmen mereka dalam mencapai target 80% keaktifan," ungkap Elly. (RS)
