LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan keseriusannya dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari apresiasi Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, terhadap kegiatan dialog yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemerhati Pekerja Migran NTB di Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, pada Kamis (24/7).
Komunitas Pemerhati Pekerja Migran NTB, dialog Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah NTB
Diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur, M. Khairi, Bupati menyampaikan dukungan penuh terhadap dialog bertema “Ketahanan Sosial Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah NTB". Ia mengapresiasi kegiatan ini dan membantu kerja Disnakertrans, tentunya saudara kita agar terhindar menjadi TKI ilegal.
"Mewakili Bapak Bupati, Saya mengapresiasi kegiatan ini yang sangat luar biasa mendukung pemerintah,” tegas Khairi saat membuka dialog. Ia bahkan secara khusus menyebut bahwa kehadirannya merupakan perintah langsung dari Bupati melalui surat disposisi.
Khairi tidak menampik bahwa kasus TPPO di Lombok Timur cukup banyak. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari jumlah penduduk Lombok Timur yang sangat besar, bahkan melebihi total penduduk Pulau Sumbawa. Banyak masyarakat Lombok Timur yang mencoba mengadu nasib sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik ke Malaysia maupun negara lainnya.
“Angka pengangguran kita terbesar, pengiriman TKI/TKW juga kita terbesar di Indonesia setelah Indramayu,” beber Khairi, menggambarkan tantangan besar yang dihadapi daerahnya.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan pencegahan dengan berbagai program. Khairi mencontohkan adanya pelatihan dengan anggaran hingga Rp 3 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan membekali masyarakat dengan keterampilan seperti menjahit, namun ia mengakui bahwa upaya ini belum sepenuhnya optimal mengingat luasnya wilayah Lombok Timur.
Khairi juga membeberkan modus penipuan yang kerap ditemui. Banyak PT dari luar daerah merekrut tenaga kerja asal Lombok Timur dengan janji pekerjaan di luar negeri, padahal faktanya tidak ada lowongan kerja tersebut.
Untuk menghindari menjadi korban TPPO, Khairi menekankan pentingnya masyarakat untuk memeriksa validitas informasi di Disnakertrans setempat. Cara menghindari kasus TPPO masyarakat harus cek di dinas kami apa benar ada job untuk PT/perusahaan yang merekrut.
"Ini masyarakat harus melakukan cek biar tidak salah informasi, biar tidak ada korban kasus TPPO,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kasus-kasus pelik di mana istri-istri secara tiba-tiba diberangkatkan ke luar negeri oleh tekong atau sponsor tanpa sepengetahuan suami. Parahnya, bahkan pemerintah desa pun terkadang bisa menerbitkan rekomendasi yang berujung pada kasus seperti ini.
"Sementara suami ribut karena istrinya sudah di luar negeri. Maka dengan itu, negara harus selalu hadir di setiap masalah yang dihadapi masyarakat kita,” imbuhnya.
Senada dengan Khairi, Muh. Efendi, Koordinator Komunitas Pemerhati Pekerja Migran NTB, menyampaikan bahwa kegiatan dialog ini bertujuan untuk mengenalkan akar masalah terjadinya TPPO. Ia berharap semua pihak dapat bersama-sama mengampanyekan bahaya kasus TPPO.
“Maka peran kita semua penting dalam melawan kasus TPPO,” tutup Efendi dalam sambutannya, menekankan bahwa pencegahan TPPO adalah tanggung jawab bersama. (RS)
