LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Kabupaten Lombok Timur menjadi sorotan nasional setelah menempati posisi kedua tertinggi dalam Indeks Perkembangan Harga (IPH) se-Indonesia pada minggu pertama Juli 2025, dengan angka perubahan sebesar 3,57%. 
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ikuti rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang diikuti oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin (7/7).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini membahas isu krusial terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memacu pemerintah daerah agar lebih sigap dan responsif dalam menjaga kestabilan harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap ketiga isu strategis ini. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87% year on year, namun target ambisius Presiden sebesar 8% membutuhkan kontribusi signifikan dari setiap daerah.
"Pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat dalam pembangunan daerah," ujar Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan akses penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kawasan industri, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk memperkuat data dan memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
Senada dengan Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa inflasi nasional per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87%, masih dalam batas aman. Namun, ia menyoroti 16 provinsi yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional, yang memerlukan perhatian khusus.
"Daerah harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan tekanan inflasi," tegas Pambudy.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan data IPH sebagai salah satu proyeksi inflasi. Berdasarkan laporan minggu pertama Juli 2025, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan adanya tekanan inflasi yang signifikan dengan menempati posisi kedua tertinggi secara nasional.
"Angka perubahan IPH sebesar 3,57% ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis,"tekan Amalia.
Dengan posisi Lombok Timur yang berada di urutan kedua nasional dalam IPH, menjadi krusial bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi antara TPID dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kita akan terus lakukan upaya pengendalian harga komoditas pangan, pengawasan rantai pasok, serta optimalisasi program-program pro-rakyat akan menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah," ungkap Wabup Edwin. (RS)
