Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya bersama Kadis DP3AKB, H. Ahmat dan Duta Genre Indonesia
LOMBOK TIMUR, NTB - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan penurunan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dan Pengukuhan Forum Genre Indonesia Kabupaten Lombok Timur. Acara yang dihadiri seluruh kepala desa dan dinas terkait ini diselenggarakan di Pendopo Bupati 1 pada Kamis (31/7).

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengungkapkan optimisme terhadap gerakan Genting. Ia menyatakan bahwa dari 11.860 anggota PKK gabungan organisasi wanita dan organisasi perempuan lainnya, hampir 70-80% di antaranya sudah berperan aktif sebagai orang tua asuh. 

Namun, Edwin menyoroti pentingnya pergerakan di tingkat bawah dan akurasi data sebagai langkah awal untuk intervensi yang lebih terencana.

"Kami ingin mengajak kita semua untuk membagi rata tugas ini. Jumlah kita sudah banyak sekali, namun kita belum memiliki peta yang jelas," ujar Wakil Bupati. 

Ia menekankan bahwa perencanaan yang fokus dan kajian program sebelumnya sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi area yang paling memerlukan intervensi, baik itu pencegahan pada keluarga berisiko stunting maupun penanganan anak yang sudah mengalami stunting.

Lombok Timur menargetkan penurunan angka stunting secara signifikan. Dari 33% pada tahun 2024, diharapkan dapat turun 8-10% pada tahun 2025. Namun, ia juga menyoroti tantangan terkait data yang seringkali mengalami deviasi tinggi.

"Kalau kemarin dari 33% itu dengan 11.000 (keluarga berisiko), kita turun berapa? Maksudnya kita bisa turun sampai 8% itu," jelas Edwin. 

Kepala Dinas DP3AKB Lombok Timur, H. Ahmat, turut menegaskan pentingnya akurasi data. "Saya kembali lagi ke data, karena program kebijakan sudah kita buat, cuma sekarang tinggal kembali ke data ini yang perlu," ungkapnya. 

Ahmat menjelaskan bahwa meskipun komitmen pemerintah sudah luar biasa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, swasta, dan organisasi, angka stunting masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat perlu terus diukur dan dimaksimalkan.

"Yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan program-program itu dengan maksimal," tambah Ahmat. 

Ia mengakui bahwa masih banyak program penanganan stunting yang sudah digelontorkan namun belum memberikan hasil optimal karena masalah data di lapangan. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait untuk bersinergi lebih kuat, memperbaiki data, dan memastikan setiap program penanganan stunting dapat terlaksana secara efektif demi mencapai target penurunan stunting di Lombok Timur. (RS)