Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati, Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya menyaksikan sertijab dari Pjs Ketua H. Hasni ke ketua BAZNAS definitif ,H.Muhammad Kamli.
LOMBOK TIMUR, NTB Radarselaparang.com || Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur (Lotim) kini menghadapi tantangan besar dari Wakil Bupati (Wabup), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, berpesan pada pengurus baru dan jajaran bahwa keberhasilan sejati Baznas adalah ketika lembaga tersebut tidak lagi bergantung pada subsidi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Pernyataan ini disampaikan Wabup Edwin saat menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) pimpinan Baznas dari pejabat transisi kepada pimpinan definitif periode 2025–2030, yang berlangsung di Aula Kantor Baznas Lombok Timur, pada Senin (28/7)

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Edwin mendorong kepengurusan Baznas yang baru untuk lebih jeli mencari terobosan guna meningkatkan pendapatan lembaga. Peningkatan ini dinilai krusial agar lebih banyak mustahik dapat menerima bantuan secara optimal.

“Kita sedang menginventarisasi peraturan daerah yang perlu dibenahi. Baznas diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan dan kemajuan ekonomi masyarakat Lombok Timur,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kinerja Baznas sebagai "jendela nasional" yang terbuka dan lebih baik dari periode sebelumnya. Menurutnya, kemandirian finansial Baznas menjadi tolok ukur keberhasilan.

Lebih lanjut, Wabup Edwin menyoroti pentingnya sinergi antara Baznas dan Pemerintah Daerah dalam memperluas sasaran program yang langsung menyentuh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) juga disebut tak terhindarkan, seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola manajemen berbasis digital.

Acara sertijab ini dihadiri oleh seluruh pengurus Baznas, Dewan Syariah, serta seluruh jajaran pimpinan Baznas definitif. Dengan visi yang dicanangkan Wabup Edwin, Baznas Lombok Timur kini memiliki target ambisius untuk menjadi lembaga pengelola ZIS yang mandiri dan berdampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. (RS)