MATARAM, NTB - Radarselaparang.com || Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Krisna, hari ini bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, di ruang rapat Gubernur. Pertemuan penting ini membahas dukungan pemerintah daerah untuk pemberian remisi umum Hari Kemerdekaan RI serta memaparkan inovasi dan program pembinaan unggulan di lapas NTB. Kamis (24/7).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Nusa Tenggara Barat (NTB), Agung Krisna, saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal,
Dalam kesempatan tersebut, Agung Krisna didampingi oleh Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Kepala Lapas Perempuan Mataram, serta Kasi Binadik Lapas Lombok Barat. Mereka disambut hangat oleh Gubernur NTB, yang akrab disapa Miq Iqbal.
Agung Krisna menyampaikan langsung Surat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Surat ini berisi permohonan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian remisi umum pada peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang.
"Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur NTB, yang telah meluangkan waktu agar kami dapat bertemu. Mohon izin kami menyampaikan Surat dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait mendukung pelaksanaan pemberian remisi umum 17 Agustus," ungkap Agung Krisna.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Miq Iqbal, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti surat tersebut. "Terima kasih Bapak Ka.Kanwil, Insyaallah, kami akan menindaklanjuti surat dari Bapak Menteri, dan berkoordinasi dengan jajaran untuk dapat mendukung kegiatan pemberian remisi umum," janji Miq Iqbal.
Selain membahas remisi, Agung Krisna juga memaparkan gambaran umum, berbagai inovasi, program pembinaan, serta produk-produk unggulan hasil karya warga binaan di NTB. Hal ini menunjukkan upaya Ditjenpas NTB dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan produktivitas narapidana.
Silaturahmi ini diharapkan dapat semakin mempererat sinergi dan kolaborasi antara jajaran Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah NTB. Kolaborasi ini krusial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal demi terciptanya pembinaan yang lebih baik bagi warga binaan di wilayah NTB. (RS)
