Daftar Isi [Tampil]

Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik saat wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025
MATARAM, NTB - Radarselaparang.com ||  Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dalam memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menuai apresiasi tinggi. Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan strategi jitu daerahnya dalam wawancara Paritrana Award Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 pada Senin (14/7) kemarin, di Mataram. 

Dengan pencapaian kepesertaan yang melampaui target 30%, Lombok Timur menunjukkan keseriusan luar biasa dalam melindungi warganya.

Bupati Warisin menegaskan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lombok Timur menyasar beragam kelompok penting. Semua perusahaan dan proyek konstruksi kini wajib mendaftarkan pekerjanya sesuai regulasi. 

Tak hanya itu, seluruh perangkat desa, termasuk kader dan badan keamanan desa, juga akan diintegrasikan sebagai peserta, menunjukkan perhatian Pemda terhadap ujung tombak pemerintahan di tingkat desa.

Sektor pertanian pun tak luput dari perhatian. Sebanyak 17 ribu petani tembakau akan masuk dalam program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sebuah langkah konkret melindungi sektor yang rentan ini. Masyarakat yang tergolong miskin juga akan diberikan bantuan untuk menjadi peserta, menciptakan jaring pengaman sosial bagi mereka yang paling membutuhkan.

Program ini juga menjangkau pekerja migran asal Lombok Timur beserta keluarganya sebagai penerima manfaat. Yang tak kalah penting, 73 ribu UMKM di Lombok Timur akan turut serta dalam program ini. Ini adalah langkah besar untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah.

Untuk mendukung perluasan kepesertaan, khususnya bagi UMKM, Bupati menjelaskan skema bantuan yang inovatif. Pada tahap awal, pelaku UMKM akan diberikan bantuan modal tunai sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Bantuan ini bukan sekadar insentif, melainkan jembatan. 

"Pada tahun berikutnya, bantuan akan dialihkan dalam bentuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, memastikan keberlanjutan perlindungan bagi mereka," jelas Bupati Warisin.

Mengenai pendanaan, Bupati Warisin menegaskan bahwa dana yang digunakan berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), bukan Dana Desa (DD). Hal ini memungkinkan implementasi program yang lebih cepat tanpa memerlukan regulasi khusus yang rumit. Ia menambahkan bahwa program ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menurunkan angka kemiskinan di Lombok Timur.

"Inisiatif ini adalah untuk memastikan tidak ada masyarakat Lombok Timur yang tidak memiliki perlindungan sosial," ujar Bupati Warisin. 

Ke depan, Pemkab Lombok Timur berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bimbingan dan edukasi kepada masyarakat. Mulai tahun depan, program bantuan akan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menunjukkan dedikasi Pemkab dalam memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Komitmen kuat Lombok Timur ini diharapkan dapat membawa daerah tersebut meraih penghargaan bergengsi di tingkat nasional.

Sebagai tambahan informasi, Wawancara Paritrana Award ini merupakan tahapan seleksi di tingkat provinsi sebelum memasuki penilaian nasional. Paritrana Award sendiri adalah penghargaan dari Presiden RI yang diberikan kepada pemerintah daerah serta pelaku usaha atas komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.  (RS)