Lombok Timur - Radarselaparang.com || Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengajak Palang Merah Indonesia (PMI) dan seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan besar jaminan kesehatan di daerahnya. Hal ini diungkapkan saat membuka Musyawarah PMI VIII yang digelar Sabtu, 30 Agustus, di aula PMI Kabupaten Lombok Timur.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka Musyawarah PMI VIII
Wakil Bupati menyoroti status Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini sedang menghadapi ancaman. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 108 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif di Lombok Timur, sebuah kondisi yang berpotensi menghilangkan status UHC. Padahal, status ini sangat krusial karena memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara langsung tanpa harus menunggu masa aktif selama dua minggu.
Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak tinggal diam. Sejak awal, upaya serius telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk berhasil mengaktifkan kembali 65 ribu dari total kepesertaan nonaktif tersebut.
Namun, Wabup Edwin Hadiwijaya menekankan bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sinergi lintas sektoral sangat diperlukan untuk memastikan setiap warga Lombok Timur mendapatkan akses kesehatan yang optimal.
"Ini bukan hanya pekerjaan pekerja sosial, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak," ujar Wabup.
Ia menyebutkan sejumlah instansi yang harus berkolaborasi, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para relawan PMI yang telah berkontribusi besar. Menurutnya, dedikasi dan kerja keras para relawan adalah aset tak ternilai bagi pemerintah.
"Perhimpunan relawan tidak diukur dari nilai materi, tetapi dari kerja-kerja mereka yang sangat membantu pemerintah," tambahnya.
Mengakhiri pidatonya, Wabup berharap PMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya di bidang sosial. Semangat gotong royong dan kerja sama ini diharapkan dapat terus diperkuat sebagai cerminan dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melayani masyarakat.
Musyawarah tersebut dihadiri oleh perwakilan PMI Provinsi NTB, sejumlah pimpinan OPD, Forkopimda, serta para pengurus PMI se-Lombok Timur. (RS)
