LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur melangkah maju dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel. Melalui kerja sama dengan Bank NTB Syariah, Pemkab Lombok Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Tes Operasional (TO) Penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin saat membuka Bimtek dan Tes Operasional (TO) Penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online
Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, pada Selasa (26/8) ini berlokasi di Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan menertibkan pengelolaan keuangan di daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Warisin menegaskan bahwa penerapan sistem digital ini adalah langkah strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
"Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital yang baik," ucap Bupati Warisin.
Ia juga menambahkan, sistem ini tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan manusia dan kehilangan data, serta meningkatkan akurasi data keuangan secara keseluruhan.
"Dengan menguasai SP2D online, tim keuangan daerah diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dana, mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan, dan menjadikan pengelolaan keuangan lebih terkendali," terang Bupati Warisin.
Sementara itu, tenaga ahli dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Irma Widiyanti, berharap seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik. Menurutnya, penerapan sistem online ini akan sangat mempermudah proses kerja tim keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)."SP2D online merupakan solusi digital untuk masa depan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terpercaya," terang Irma.
Peserta bimtek ini terdiri dari perwakilan tim teknis, yaitu bendahara dan operator dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Lombok Timur. Turut hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur. (RS)