LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Organisasi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lombok Timur mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat proses hukum dan menuntaskan kasus dugaan penggelapan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Provinsi NTB. Nilai dugaan penyelewengan yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, Irwan Hidayat.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur, Irwan Hidayat, menegaskan bahwa dana Pokir yang seharusnya dialokasikan untuk program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan bawah, justru disalahgunakan.
“Kami dari Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur mendorong Kejati NTB untuk serius, transparan, dan berani menuntaskan kasus ini. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan pada penegak hukum akibat lambannya penanganan,” tegas Irwan Hidayat dalam pernyataannya yang diterima pada Minggu (24/8).
Irwan juga menyoroti fenomena pengembalian sejumlah uang oleh beberapa anggota DPRD NTB yang sebelumnya diduga menerima dana Pokir tersebut. Menurutnya, tindakan pengembalian dana itu merupakan bukti kuat awal bahwa telah terjadi praktik tidak terpuji dan bukan sekadar kesalahan administratif belaka. Kalau memang ada pengembalian dana, itu jelas pengakuan bahwa sesuatu yang tidak beres telah terjadi.
"Oleh karena itu, Kejati NTB tidak boleh berhenti di tahap penyelidikan, tapi harus segera meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan pihak-pihak yang terlibat sebagai tersangka,” tegasnya tegas.
Tak hanya kepada Kejati, desakan juga ditujukan kepada Gubernur NTB, Ketua DPRD NTB, serta lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Pemuda Muhammadiyah mendorong para pejabat tersebut untuk memberikan keterangan terbuka kepada masyarakat.
Tujuannya, agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang terlibat, tetapi juga menyentuh perbaikan sistem penganggaran yang lebih luas untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Desakan ini menandai semakin kuatnya tekanan dari elemen masyarakat sipil terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan, menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pihaknya tidak ingin ada lagi praktik politik anggaran yang merugikan rakyat.
"Pemuda Muhammadiyah Lombok Timur akan terus mengawal kasus ini sampai benar-benar tuntas, demi tegaknya keadilan dan marwah demokrasi di daerah kita,” tutup Irwan Hidayat menegaskan komitmen organisasinya. (RS)
