Lombok Timur - Radarselaparang.com || Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB di Sembalun, menyoroti masalah serius kenaikan angka stunting di Nusa Tenggara Barat. Setelah sempat turun drastis, angka stunting justru melonjak signifikan dari 24,6% pada 2023 menjadi 29,8% di tahun 2024. Kamis (28/8).
Rakor BKKBN NTB bahas lonjakan kenaikan angka stunting yang naik signifikan
Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Ma'arifudin, menyatakan Rakorda ini penting untuk mengevaluasi program dan menyusun rencana ke depan. Meskipun program prioritas seperti Gerakan Orang Tua Asuh sejak Stunting (Genting) telah berhasil mengumpulkan bantuan senilai lebih dari Rp20 miliar, kenaikan angka stunting ini menjadi alarm bagi semua pihak.
Menurut Dr. Lalu Ma'arifudin, ada faktor utama yang menyebabkan lonjakan angka stunting, yaitu Kemiskinan ekstrem yang belum mencapai target, Perilaku orang tua terutama dalam pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) karena banyak orang tua cenderung memberikan makanan kemasan siap saji yang praktis namun kurang bernutrisi.
"Ketika kemiskinan ekstrem tidak mencapai target, stunting ini juga ada kecenderungan untuk meningkat."tegas Lalu Ma'arifudin.
Untuk mengatasi masalah ini, BKKBN NTB mendorong penguatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). PJPK diharapkan dapat memastikan indikator kependudukan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstra) di tingkat kabupaten dan kota.
"Peta jalan itu memetakan selama lima tahun itu apa yang perlu kita lakukan," ujar Lalu Ma'arifudin.
Hasil Rakorda ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Tahunan yang akan disosialisasikan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk menurunkan angka stunting, demi mewujudkan NTB yang Makmur dan Mendunia, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
