Daftar Isi [Tampil]

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (15/09). 
JAKARTA – Radarselaparang.com || Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan kenaikan pagu anggaran untuk tahun 2026. Hal ini disambut baik oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada Senin (15/09). Kenaikan anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguatkan sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran," ujar Ossy. Ia menambahkan, peningkatan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ossy menjelaskan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, anggaran baru akan digunakan untuk dua prioritas utama. Pertama, perbaikan dan penyederhanaan proses bisnis (business process) di 527 satuan kerja (satker) di pusat dan daerah.

Tujuannya agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan tetap akurat karena produk yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum.

Kedua, pembenahan SDM melalui rotasi penugasan pegawai (tour of duty dan tour of area). Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja yang beragam dan mencegah kejenuhan di zona nyaman, sehingga kualitas pelayanan secara keseluruhan dapat meningkat.

Percepatan PTSL Jadi Fokus Utama
Salah satu program prioritas yang disoroti dalam RDP adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy Dermawan menjelaskan, berkat dukungan DPR, target PTSL untuk tahun 2026 meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah setelah sempat turun.

"Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertifikasi. Inilah yang terus kami kejar," ungkap Ossy.

Menurutnya, percepatan sertifikasi tanah melalui PTSL sangat penting untuk mencegah sengketa dan konflik lahan di masa depan. Ia berharap dukungan dan pengawasan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut agar pelaksanaan program ini semakin maksimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. (RS)