Daftar Isi [Tampil]

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang didampingi oleh Wakil Menteri Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan untuk tiga program utama
JAKARTA – Radarselaparang.com ||  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp9,499 triliun untuk tahun 2026. Penetapan ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang didampingi oleh Wakil Menteri Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa anggaran ini akan dialokasikan untuk tiga program utama: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp6,475 triliun akan digunakan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan dukungan operasional bagi 527 satuan kerja di seluruh Indonesia. Sementara itu, Rp3,023 triliun akan difokuskan untuk kegiatan non-operasional yang mencakup berbagai program strategis.

"Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah," jelas Menteri Nusron. Total anggaran untuk program prioritas ini mencapai Rp1,8 triliun.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2026 menjadi Rp3,289 triliun. Angka ini naik sekitar 9,12% dari tahun sebelumnya, yang didominasi oleh layanan fungsional.

Menteri Nusron menegaskan komitmennya untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI.

"Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI," tutupnya.

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, juga dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (RS)