Daftar Isi [Tampil]

Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Juaini Taofik saat menyambut keputusan DPRD Lotim atas persetujuan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menunjukkan gerak cepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Hanya dalam satu Rapat Paripurna, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 berhasil disetujui bersama oleh DPRD pada Senin (29/9).

Sekretaris Daerah (Sekda) H. Muhammad Juaini Taofik menyambut keputusan ini dengan penuh syukur. "Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tahapan akhir dari proses penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah," ujar Sekda Juaini.

Persetujuan ini menjadi lampu hijau bagi Pemda Lotim untuk segera merealisasikan program-program strategis yang disesuaikan pada sisa tahun 2025. Perda ini selanjutnya akan segera dievaluasi oleh Gubernur sebelum dapat diresmikan.

Alih-alih berpuas diri, Sekda Juaini langsung mengarahkan pandangan ke depan. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemda Lotim wajib segera mengalihkan fokus pada agenda penting berikutnya: penyusunan anggaran untuk tahun 2026.

Menanggapi surat resmi dari Kementerian Keuangan RI mengenai Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, Sekda Juaini menginstruksikan agar Pemda segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

"Penyusunan ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah pada tahun 2026, berdasarkan pagu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat," tegasnya, menyoroti komitmen Pemda Lotim untuk menjaga ritme pembangunan agar tidak terhenti.

Sekda Juaini juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kerja sama intensif selama pembahasan.

"Semua masukan dari legislatif akan menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan menjamin tercapainya prioritas pembangunan," tutupnya. (RS)