LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Momentum peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 di Lombok Timur menjadi ajang bagi masyarakat akar rumput untuk menyuarakan keresahan mendalam mengenai kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tamrin Ketua Serikat Tani Nelayan (STN) Lombok Timur
Ketua Serikat Tani Nelayan (STN) Lombok Timur, Tamrin, secara tegas meminta Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan distribusi Pertalite dan Solar di wilayahnya.
"Desakan ini disuarakan demi mewujudkan rasa keadilan yang dirasa hilang di tengah masyarakat," ucap Tamrin.
Menurut Tamrin, pembatasan distribusi BBM yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat ini tidak hanya berdampak pada petani dan nelayan di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dampaknya telah menyebar dan memukul semua lapisan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.
"Masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi BBM kini sudah tidak lagi merasakannya," ujar Tamrin.
Masalah utama yang disorot adalah akses SPBU yang jauh dari jangkauan masyarakat pelosok. Regulasi yang membatasi pembelian BBM bersubsidi di pengecer, ditambah kesulitan akses ke SPBU, secara praktis membuat subsidi tersebut tidak lagi dapat dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan.
"Akibatnya, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal," terang Tamrin.
STN Lombok Timur berharap Gubernur NTB dapat mengambil langkah cepat dan strategis untuk menjamin distribusi BBM bersubsidi berjalan adil dan merata, sehingga hak masyarakat kecil untuk mendapatkan fasilitas subsidi dapat terpenuhi.
"Kami berharap jeritan masayarakat bawah ini dapat di dengar Bapak Gubernur," tutup Tamrin. (Acip/RS)
