Daftar Isi [Tampil]

Komisariat HIMMAH NWDI saat menyatakan sikap
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Lima Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (HIMMAH NWDI) di bawah HIMMAH NWDI Cabang Lombok Timur menyatakan sikap resmi untuk tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Rabu (3/9) oleh Aliansi Cipayung Plus Jilid II.

Pernyataan ini juga menegaskan bahwa mereka menolak penggunaan nama maupun logo HIMMAH NWDI dalam aksi tersebut karena keputusan yang diambil Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak pernah melalui koordinasi dan persetujuan dari pihak Komisariat.

Adapun lima Komisariat yang menyatakan sikap yakni DPK HIMMAH NWDI Mahad DQH NWDI Pancor, DPK HIMMAH NWDI IAI Hamzanwadi Pancor, DPK HIMMAH NWDI Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi, DPK HIMMAH NWDI STIT Palapa Nusantara, dan 5.DPK HIMMAH universitas Hamzanwadi

Fahrul Syah, perwakilan DPK HIMMAH NWDI Mahad DQH NWDI Pancor yang mewakili lima Komisariat tersebut, menegaskan bahwa isu terkait aksi demonstrasi sudah dianggap selesai. Hal ini menyusul klarifikasi sekaligus permintaan maaf dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, yang sebelumnya sempat disorot.

“Kami menegaskan tidak terlibat dan tidak turut serta dalam pengambilan keputusan maupun sikap yang diambil oleh DPC HIMMAH NWDI Lombok Timur. Keputusan aksi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab mereka sendiri,” ujarnya.

Dalam Surat Pernyataan Klarifikasi yang dirilis, lima Komisariat HIMMAH NWDI Lotim menegaskan empat poin utama:

1. Tidak pernah dilibatkan maupun menyetujui keputusan aksi yang diambil oleh DPC.

2. ⁠Menolak dan tidak sejalan dengan sikap demonstrasi yang ditujukan untuk menurunkan Sekretaris DPRD Lombok Timur.

3. ⁠Menegaskan komitmen tetap menjaga prinsip organisasi, independensi, dan garis perjuangan HIMMAH NWDI.

4. ⁠Segala konsekuensi dari sikap DPC menjadi tanggung jawab mereka sendiri, bukan Komisariat.

Surat klarifikasi tersebut dibuat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan organisatoris, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. (RS)