LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Ratusan massa aksi yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) di Lombok Timur turun ke jalan hari ini, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi masyarakat yang semakin memburuk. Aksi dimulai dari Simpang Empat BRI Selong dan berlanjut ke Kantor Bupati Lombok Timur. Senin (1/9).
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaeni Taofik, menemui langsung massa aksi.
Massa yang terdiri dari perwakilan HMI, LMND, PMII, HIMMAH NW, GMNI, HMI MPO, IMM, dan HIMMAH NWDI secara bergantian menyampaikan orasi di hadapan pemerintah daerah. Mereka menyoroti berbagai isu krusial yang dianggap tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaeni Taofik, menemui langsung massa aksi. Dalam sambutannya, Wabup Edwin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga idealisme dan bersikap terbuka terhadap dialog-dialog intelektual.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban dalam pergerakan di tingkat nasional yang terjadi beberapa hari terakhir di Makassar dan Jakarta.
"Kami mengajak kita semua yang ada di tempat ini, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk para korban," ajak Wabup Edwin.
1. Peningkatan Kinerja PPID: Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik.
2. Revisi Peraturan Bupati: Pemerintah juga berkomitmen merevisi Perbup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Revisi ini akan menambahkan pasal yang mewajibkan ketersediaan dokumen-dokumen penting seperti APBD, Perda, Perbup, dan Surat Keputusan di laman resmi pemerintah daerah.
Aksi Berlanjut ke Polres dan DPRD
Setelah penandatanganan komitmen, massa aksi tidak lantas membubarkan diri. Mereka melanjutkan pergerakan menuju Polres Lombok Timur dan berencana mengakhirinya di Kantor DPRD Lombok Timur.
"Aksi ini menunjukkan bahwa tuntutan kami tidak hanya berhenti pada komitmen di atas kertas, tetapi juga menuntut respons konkret dari aparat penegak hukum dan legislatif," tegas Wawan. (RS)
