Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menyampaikan mengajukan perubahan kebijakan anggaran untuk tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah strategis dengan memangkas anggaran seremonial dengan mengajukan perubahan kebijakan anggaran untuk tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan visi baru, yakni Lombok Timur SMART, pada Kamis (11/9),

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran ini adalah hasil evaluasi semester pertama. Fokus utama perubahan ini adalah efisiensi dan prioritas, di mana Pemkab Lombok Timur berani memangkas anggaran yang dianggap tidak mendesak.

Anggaran untuk kegiatan seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas dipotong secara signifikan. Dana yang berhasil dihemat ini kemudian dialihkan ke sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan, Air bersih, dan Irigasi.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan konektivitas wilayah," ucap Wabup Edwin.

Selain pengalihan dana, ungkap Wabup Edwin, Pemkab Lotim juga mengusulkan skema anggaran multi-tahun atau tahun jamak untuk dua proyek infrastruktur besar, yakni pembangunan jalan dan gedung serbaguna. Proyek ini dianggarkan total Rp 282 miliar yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun, dari 2025 hingga 2027. Pada perubahan APBD tahun ini, dialokasikan Rp 50 miliar sebagai uang muka untuk pembangunan jalan.

"Skema anggaran multi-tahun ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengambil langkah besar demi kemajuan Lombok Timur dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi," terang Wabup Edwin.

Secara keseluruhan, papar ," terang Wabup Edwin, bahwa pendapatan daerah Lombok Timur mengalami sedikit penyesuaian, dari Rp 3,445 triliun menjadi Rp 3,432 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur rekening Retribusi BLUD Puskesmas. Meskipun demikian, pendapatan dari Pajak Daerah serta Dana Bagi Hasil dan Transfer Pajak Provinsi mengalami peningkatan.

"Di sisi lain, belanja daerah meningkat dari Rp 3,422 triliun menjadi Rp 3,454 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja operasi, sementara belanja pegawai dan belanja modal mengalami pengurangan," pungkas ," terang Wabup Edwin.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh forkopimda dan pimpinan OPD, menunjukkan keseriusan semua pihak dalam memastikan setiap program prioritas berjalan efektif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. (RS)