Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi ini membahas berbagai isu krusial, mulai dari efisiensi anggaran hingga layanan dasar bagi masyarakat.
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan APBD 2025 yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, dalam Rapat Paripurna II di Rupatama DPRD, Kamis (25/9).

Rapat yang beragenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi ini membahas berbagai isu krusial, mulai dari efisiensi anggaran hingga layanan dasar bagi masyarakat.

Menanggapi saran dari Fraksi PAN mengenai pengalihan belanja rutin ke belanja modal, Wabup Edwin Hadiwijaya menjelaskan bahwa langkah ini akan dilakukan secara bertahap. Belanja rutin yang mencapai Rp 2,66 triliun lebih saat ini digunakan untuk gaji ASN, BOS, operasional puskesmas, serta berbagai belanja hibah dan subsidi. Pengalihan anggaran ini, lanjutnya, membutuhkan dukungan penuh dari seluruh fraksi di DPRD.

Selain itu, Wabup Edwin, juga memaparkan empat langkah konkret terkait program BPJS untuk masyarakat miskin, sebagai respons terhadap pandangan Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra, sebagai berikut :

Reaktivasi BPJS PBI: Pemerintah sedang mereaktivasi lebih dari 127 ribu kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

Anggaran BPJS PBI Daerah: Anggaran sebesar Rp 83,5 miliar telah dialokasikan untuk 195.271 peserta BPJS PBI daerah.

Pelayanan Cepat: Masyarakat miskin ekstrem yang belum terdaftar BPJS dapat langsung mengaktifkan kepesertaannya di Mal Pelayanan Publik (MPP) saat dirawat.

Penambahan Kuota: Pemerintah menambah kuota BPJS Kesehatan rata-rata 6.000 peserta per bulan untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) minimal 80%.

Mengenai pembangunan kembali jembatan penghubung Desa Teko dan Apitaik yang rusak akibat banjir, Wabup Edwin menjelaskan bahwa pemerintah telah mengajukan dana hibah ke BNPB. Namun, ia memastikan mobilitas masyarakat tidak akan terganggu.

"Untuk memastikan mobilitas masyarakat tidak terganggu, pemerintah akan segera membangun jembatan darurat menggunakan Dana Tak Terduga," tegasnya.

Jika dana dari BNPB belum cair hingga akhir tahun 2025, pemerintah berkomitmen mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan permanen di APBD 2026.

Terkait penggunaan LPG 3 kg, Wabup Edwin, juga menanggapi pandangan Fraksi GERINDRA. Pemerintah daerah telah memerintahkan Satpol PP untuk memantau Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar menggunakan LPG non-subsidi.

"Selain itu, Satgas MBG akan segera dibentuk untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan gas bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," pungkasnya. (RS)