Jakarta – Radarselaparang.com || Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (22/09).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Menurut Menteri Nusron, langkah ini diharapkan dapat memangkas waktu perizinan berusaha secara signifikan.
Jika 300 RDTR ini terpenuhi semua, insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi.
"Dengan RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), Service Level Agreement (SLA) bisa dipangkas menjadi dua sampai tiga hari," jelasnya.
Saat ini, dari target 2.000 RDTR terintegrasi OSS, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 646 RDTR, di mana 428 di antaranya sudah terintegrasi.
"Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus terintegrasi," tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga mencatat adanya 83 RDTR yang masih dalam proses. Rinciannya, 47 RDTR dari lintas sektor, 34 RDTR dalam tahap Persetujuan Substansi, dan 2 RDTR dalam proses penetapan daerah.
Untuk mendukung percepatan ini, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan pinjaman dari World Bank melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Fokus Pembangunan dan Kerja Sama
Dalam menentukan wilayah prioritas, Menteri Nusron menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG akan menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di beberapa pulau, dimulai dengan Pulau Kalimantan dan Jawa pada 2025, Sumatra pada 2026, dan seterusnya hingga seluruh wilayah Indonesia terpetakan.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG," imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya memprioritaskan penyusunan RDTR di wilayah yang menjadi pusat ekonomi, seperti Jawa bagian utara, Sumatra bagian timur, dan Sulawesi.
"Wilayah-wilayah ini menjadi perhatian para investor," ungkap Airlangga. (RS)
