Daftar Isi [Tampil]

Ketua PPK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ro'yal Ain Haerul Warisin, saat mengunjungi Desa Belanting Kecamatan Sambelia.
Lombok Timur - Radarselaparang.com ||  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam menekan angka stunting. Kali ini, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, menjadi lokasi pencanangan program intervensi yang dihadiri langsung oleh ketua PPK Lombok Timur, Hj. Ro'yal Ain Haerul Warisin, pada Senin (29/9).

Acara yang juga dihadiri oleh Camat Sambelia, Kepala Desa Belanting, serta para kader Posyandu, berfokus pada pemberian bantuan paket sembako bergizi kepada sasaran, yaitu anak-anak yang memerlukan asupan gizi tambahan.

Paket bantuan ini lengkap berisi beras, telur, dan susu, yang diharapkan dapat menjadi dukungan nyata dalam perbaikan gizi untuk mengatasi stunting.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Belanting, Sukradi, menyampaikan permohonan maaf atas sambutan yang mungkin kurang maksimal karena bersamaan dengan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) RKPDes di tempat yang sama. Ia menegaskan pesan penting kepada masyarakat penerima bantuan.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat yang akan menerima bantuan sembako ini untuk anak-anaknya yang bertujuan mengatasi stunting,” ujar Kades Sukradi.

Lebih lanjut, Kades Sukradi, menyoroti temuan penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu penyebab maraknya stunting adalah pernikahan dini. Ia pun mengimbau para ibu untuk mengontrol anak-anaknya agar tidak menikah terlalu dini atau belum cukup umur, sebagai langkah preventif jangka panjang.

Senada dengan itu, Ibu Hj. Ro'yal Ain dalam sambutannya menekankan pentingnya penyantunan anak-anak yang memerlukan penambahan gizi, khususnya yang mengalami stunting dan pentingnya mencegah pernikahan dini.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi itu benar, bahwa salah satunya yang menyebabkan stunting adalah pernikahan dini,” tegas istri Bupati Lombok Timur.

Ia menyerukan ajakan bersama untuk mencegah pernikahan dini, tidak hanya karena berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga menimbulkan kerugian administratif yang merugikan baik anak maupun orang tua.

"Pernikahan yang tidak tercatat secara administrasi akan membawa beban mental dan masalah hukum di kemudian hari, terutama bagi pasangan yang belum cukup umur," tekannya.

Ia berharap besar kepada PKK dan kader Posyandu untuk bersama-sama mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan pentingnya gizi seimbang kepada masyarakat.

"Upaya penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan, hingga seluruh masyarakat," tutupnya. (Acip/RS)