LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com ||Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengambil langkah serius untuk menjamin keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mencegah potensi keracunan makanan, DP3AKB mengerahkan lebih dari 3.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mengawasi ketat distribusi makanan bagi ibu hamil, ibu nifas, dan balita.
Rapat koordinasi DP3AKB Lombok Timur
Pengetatan pengawasan ini menjadi perhatian utama mengingat pentingnya gizi yang aman bagi kelompok rentan ini.
Pengawasan Berlapis di Tiap Desa
Kepala DP3AKB Lombok Timur, Ahmat, mengungkapkan bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat desa akan menjadi garda terdepan dalam pengawasan masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan MBG.
"Masing-masing TPK nanti akan ikut mengawasi pendistribusian bagi Bumil, Bupas maupun Balita (B3). Nanti akan ada dana operasionalnya," kata Ahmat, saat diwawancarai di Lombok Timur, Kamis (2/10).
Menurut Ahmat, tugas utama TPK adalah memastikan makanan diterima penerima manfaat dalam kondisi terbaik, sekaligus menekan risiko keracunan. TPK diwajibkan melakukan pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan.
"Misalnya nanti sebelum di distribusi, makanan tersebut harus di cek terlebih dahulu, apakah tidak mengalami perubahan dari segi warna dan baunya," jelasnya, menekankan pentingnya pemeriksaan kualitas fisik makanan.
Ribuan TPK Dibekali Legalitas Resmi
DP3AKB menegaskan bahwa program MBG ini melayani sasaran minimal 10 persen dari total data B3, yang menunjukkan jangkauan program yang luas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan TPK sangat krusial.
"Minimal 10 persen dapur melayani data dari B3, ini bisa lebih, sehingga peran TPK penting untuk melakukan pengawasan," ujar Ahmat.
Total 3.000 lebih TPK akan dikerahkan untuk menyukseskan pengawasan ini. Sebagai bentuk legalitas dan identitas, DP3AKB akan membekali ribuan TPK ini dengan surat tugas resmi dari dinas dan bahkan mempertimbangkan untuk melengkapi mereka dengan ID Card.
Langkah tegas DP3AKB Lombok Timur ini diharapkan dapat menjaga kualitas dan keamanan MBG, memastikan ibu hamil, ibu nifas, dan balita mendapatkan gizi terbaik tanpa risiko keracunan makanan. (RS)
