Daftar Isi [Tampil]

Kepala BPVP Lombok Timur, Ferry Fahrudin saat menerima Kepala Kanwil Dirjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna dan Kepala Lapas Selong, Ahmad Sihabudin bersama rombongan

Lombok Timur - Radarselaparang.com || Upaya serius dalam mewujudkan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB menjalin kolaborasi strategis dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur untuk menggenjot program pelatihan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Koordinasi penting ini berlangsung di Kantor BPVP Lombok Timur, dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna, didampingi Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Ahmad Sihabudin, serta Kepala BPVP Lombok Timur, Verry Fahrudin.

Kepala Kanwil Dirjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna, menegaskan bahwa pembinaan kemandirian bagi WBP tidak boleh hanya sebatas pelatihan. "Pembinaan kemandirian harus mengarah pada sertifikasi dan pengakuan kompetensi, agar Warga Binaan memiliki nilai tambah di dunia kerja," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya bekal keterampilan yang terakui secara nasional bagi WBP setelah bebas, pada Senin (20/10).

Sementara itu, Kepala BPVP Lombok Timur, Ferry Fahrudin memaparkan kesiapan institusinya untuk menyediakan berbagai program vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. "Program ini dirancang untuk membekali WBP dengan keterampilan yang berorientasi pasar dan bersertifikat SKKNI," terangnya Ferry.

Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan teknis, mulai dari penentuan jenis pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal dan minat WBP, mekanisme uji kompetensi yang ketat, hingga rencana kerja sama berkelanjutan pasca pembebasan.

Kepala Lapas Selong, Ahmad Sihabudin, menyambut baik sinergi ini. Ia sangat berterima kasih. Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pembinaan yang produktif dan berorientasi masa depan.

"Kami berharap dapat mencetak Warga Binaan yang lebih siap bersaing di dunia kerja dan mampu berkontribusi positif di masyarakat," ujar Sihabudin.

Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menjadwalkan program pelatihan yang akan segera diimplementasikan di seluruh Lapas dan Rutan se-NTB.

Kolaborasi ini menandai babak baru pembinaan WBP di NTB, mengubah lembaga pemasyarakatan menjadi pusat pelatihan keahlian yang mencetak tenaga kerja terampil dan bersertifikat. (RS)