![]() |
| Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi membuka kegiatan Penetapan Data Prioritas Tahun 2026 |
Acara yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi data, sejalan dengan amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Data sebagai Fondasi Kebijakan
Dalam sambutannya, Wabup Edwin menekankan bahwa data adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar angka. Kualitas dan akurasi data sangat menentukan efektivitas program dan efisiensi anggaran.
"Kita berkumpul di sini untuk membangun komitmen terhadap tata Kelola data yang terkoordinasi," tegas Wabup Edwin.
"Akurasi dan kualitas data akan sangat berpengaruh pada akurasi dan kualitas kebijakan yang akan diambil, efektifitas pelaksanaan program, serta efisiensi anggaran."sambungnya.
Ia berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan pedoman dan memanfaatkan aplikasi COMPASS untuk perbaikan perencanaan di masa mendatang.Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Wardani, sependapat bahwa kegiatan ini adalah langkah besar. Ia menilai, tanpa data yang akurat, valid, dan terorganisasi, akan sulit merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Diterangkan Sri Endah, Bahwa Aplikasi COMPASS dikembangkan sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan statistik sektoral.
Disamping itu untuk menjadi wadah berbagi dan diskusi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) data di masing-masing OPD, serta Memastikan data yang dihasilkan seragam dan terstandarisasi.
Di era digital, BPS bahkan mengembangkan COMPASS digital untuk memungkinkan pembinaan statistik sektoral secara terintegrasi dan efisien.
Dengan diluncurkannya COMPASS dan Buku Pedoman Statistik Sektoral, Lombok Timur berkomitmen membangun kekuatan bersama untuk memastikan data yang diperoleh tepat waktu, berkualitas, mudah diakses, dan menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
"Jadi tidak ada lagi hambatan komunikasi yang selama ini terjadi yang selama ini menghalangi," pungkas Sri Endah. (RS)


