 |
| Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat memberikan tanggapan komprehensif atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD |
Total 1.211 km ruas jalan, 416 km berada dalam kondisi tidak mantap. Dengan anggaran terbatas, Pemda menetapkan rencana penanganan 54 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, memberikan tanggapan komprehensif atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD, yang menyoroti isu krusial mulai dari kedaulatan pangan, tata kelola pemerintahan, hingga percepatan infrastruktur. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Rancangan APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.
Wabup Edwin secara khusus mengapresiasi saran konstruktif dari Fraksi PKS, Fraksi Perindo, dan Fraksi DBPI, serta tujuh fraksi lainnya.
Menanggapi isu kedaulatan pangan, Wabup Edwin menegaskan bahwa dukungan finansial tidak hanya bertumpu pada APBD. Pemda memastikan alokasi 20% dana desa yang dikelola BUMDes akan diarahkan untuk ketahanan pangan, dengan nilai setara lebih dari Rp 48 Miliar.
Di sektor infrastruktur, Wabup mengakui tantangan berat dari total 1.211 km ruas jalan, 416 km berada dalam kondisi tidak mantap. Dengan anggaran terbatas, Pemda menetapkan rencana penanganan 54 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi hotmix dan 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Program percepatan infrastruktur ini, yang menyentuh ruas-ruas jalan prioritas, akan segera dilaksanakan sesuai nota kesepakatan dengan DPRD pada September 2025. Selain itu, perbaikan dan penambahan debit air bersih terus dikejar, seperti di SPAM Selatan Kotaraja dengan penambahan debit air dari 50 menjadi 100 liter per detik.
Wakil Bupati Edwin mengakui bahwa alokasi anggaran pariwisata belum dapat memenuhi harapan, terutama dari Fraksi DBPI, karena kondisi APBD 2026 yang terbatas di tengah pengurangan Transfer Keuangan dari Pusat.
Namun, untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemda menetapkan tiga langkah strategis, yakni Perbaikan kualitas data khususnya data PBB-P2, Hotel, dan Restoran. Juga pengawasan maksimal pemungutan retribusi dan Pajak Daerah dengan mengembangkan dan mengintensifkan pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem non-tunai.
Wabup Edwin menyadari adanya dinamika kebijakan pusat yang membuat disiplin perencanaan APBD tahun 2025 belum tercapai. "Kami berjanji untuk tahun anggaran mendatang, akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi jadwal pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Wabup Edwin.
Di sisi perlindungan sosial, Pemda berkomitmen mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan melakukan sosialisasi masif untuk memastikan seluruh calon PMI melalui prosedur resmi sesuai UU dan Perda, demi perlindungan yang paripurna.
"Terkait isu strategis bahan pokok, Pemda memastikan stok pupuk aman hingga akhir 2025 dan telah mengajukan penambahan distribusi harian 10% untuk Elpiji kepada BPH MIGAS, serta terus mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan kolaborasi dengan Bulog," pungkas Wabup Edwin. (RS)
