Daftar Isi [Tampil]

Mentri BPN/ATR Nusron saat memberikan sambutan di acara MASKI 2025 di Bali
Menteri Nusron secara blak-blakan menyinggung kembali kasus "Pagar Laut" yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menyebut, fenomena rekayasa tanah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterlibatan oknum surveyor.

BALI - Radarselaparang.com || Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melontarkan peringatan keras kepada para profesional di bidang agraria. Saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 di Bali, Menteri Nusron meminta seluruh anggota MASKI untuk menjaga integritas agar tidak dimanfaatkan dalam "pertarungan sumber daya agraria" oleh mafia tanah.

Menteri Nusron menegaskan bahwa lahan adalah sumber daya yang nilainya sangat strategis dan tidak dapat diciptakan. Karena itu, godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu ada.

“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron  pada Selasa (25/11).

Menteri Nusron secara blak-blakan menyinggung kembali kasus "Pagar Laut" yang sempat menjadi sorotan publik. Ia menyebut, fenomena rekayasa tanah tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya keterlibatan oknum surveyor.


Menurutnya, kejahatan pertanahan—atau mafia tanah—hampir selalu berawal dari tahap pengukuran fisik di lapangan.
Dua Aspek Perebutan Tanah yakni Aspek Fisik berupa Rekayasa terjadi melalui pengukuran dan pemetaan yang dimanipulasi oleh pelaku lapangan (surveyor) dan Aspek Pengakuan berupa Rekayasa melalui dokumen yuridis, historis, atau administrasi.

"Semua klaim itu tidak akan pernah berdiri jika informasi fisik tanah sudah solid," tegasnya, menempatkan peran surveyor sebagai garda terdepan penentu keabsahan data fisik tanah.

Sebagai mitra strategis ATR/BPN dengan ratusan anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI didorong untuk menjadi pilar utama dalam memperkuat manajemen land tenure dan administrasi pertanahan di Indonesia.

Menteri Nusron mengajak seluruh anggota MASKI untuk mengambil peran aktif dalam membereskan tumpukan masalah pertanahan.

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” pungkas Menteri Nusron, sebelum berkeliling melihat kemajuan alat survey lapangan yang dipamerkan di booth Munas. Acara Munas MASKI 2025 ini akan berlangsung hingga 27 November 2025. (RS)