![]() |
| Wabup Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya saat menghadiri Rakor bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan-karyawati PT Selaparang Finansial |
Penekanan ini disampaikan Wabup Edwin pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran direksi, manajemen, dan karyawan-karyawati PT Selaparang Finansial (PT SF), yang berlangsung pada Rabu (5/11) di Aula lantai 2 Kantor PT SF. Wabup hadir didampingi Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan.
Dalam rakor tersebut, Wabup Edwin menyoroti kondisi fiskal Lotim tahun 2025 yang ia sebut sebagai "ekstrem". Salah satu tantangan terbesar adalah pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang mencapai angka signifikan, yakni Rp 239,336 Miliar.
"Dinamika fiskal daerah kita di tahun 2025 ini dinilai ekstrem. Meskipun dana yang ditarik ke pusat dikembalikan dalam bentuk kegiatan Instruksi Presiden (Inpres), seperti revitalisasi sekolah dan lainnya, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih sangat kuat," jelas Wabup Edwin.
Ketergantungan ini semakin kentara karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim saat ini belum mencapai 15% dari APBD. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang menuntut semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD untuk bekerja lebih keras, cerdas, dan bersinergi.
Khusus kepada PT Selaparang Finansial, sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan, Wabup mengingatkan agar mulai mempertimbangkan aspek keuangan berkelanjutan (sustainable finance) sebagai fokus utama dalam investasi dan penyaluran anggaran untuk tahun 2026.
Implementasi keuangan berkelanjutan ini diharapkan dapat menciptakan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif pada sosial dan lingkungan, sehingga mendukung target pembangunan daerah secara jangka panjang.
Menanggapi arahan strategis dari Wakil Bupati, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan target yang telah ditetapkan.“Masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan target-target kami di tahun 2025. Dengan sisa waktu yang ada, kami akan mengoptimalkan apa yang ada pada kami,” janji Iva.
Senada dengan Dirut, Komisaris Utama PT Selaparang Finansial, M. Isroi, mengakui bahwa arahan Wabup merupakan panduan penting dalam menyusun dan menerapkan rencana aksi keuangan berkelanjutan.
Rakor ini menjadi landasan penting bagi PT SF untuk menyusun program kerja tahun 2026 yang lebih selaras dengan kebijakan Pemda, terutama dalam hal pembiayaan berkelanjutan, guna bersama-sama menghadapi tantangan fiskal daerah.
"Tujuan kami adalah memastikan PT Selaparang Finansial dapat terus beroperasi secara berkesinambungan, tumbuh, dan aktif membantu dalam kegiatan sosial dan program lingkungan di Lombok Timur," tutup M. Isroi. (RS)


