LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com Sebanyak 20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, mengambil langkah luar biasa mereka secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan. Aksi ini menjadi sorotan karena didorong oleh kesadaran mandiri warga yang merasa telah mampu secara ekonomi, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Salah satu PKM PKH mengundurkan didampingi pendamping PKH Sukamulia Rizki Agustiadi Saputra.
Sekretaris Desa Sukamulia Timur, Sarifuddin, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini.
"Ini adalah apresiasi bagi warga masyarakat kita yang dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun, dia sudah menganggap dirinya mampu dan keluar dari kepesertaan PKH," ujar Sarifuddin, pada Kamis (4/12).
Pengunduran diri ini membuka peluang bagi ratusan warga miskin lainnya yang masuk dalam daftar tunggu penerima manfaat. Sarifuddin mencontohkan salah satu KPM di Dusun Bagik Endap yang merasa telah mampu meningkatkan kesehatan dan bahkan membuka usaha berkat stimulus dari PKH.
"Daftar tunggu itu masih ada, sementara masyarakat kita ini sudah lama menunggu," jelasnya, menekankan bahwa bantuan sosial (bansos) adalah stimulasi, bukan sandaran hidup permanen.
Ia berharap kesadaran ini terus ditumbuhkan, terutama bagi KPM yang sebenarnya sudah berada di kategori mampu (desil) untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar berhak dan berada di bawah standar ekonomi.
Pendamping PKH Sukamulia, Rizki Agustiadi Saputra, mengungkapkan bahwa rata-rata KPM yang mundur telah menjadi peserta selama lebih dari 5 tahun. Masa kepesertaan ini dianggap ideal untuk mencapai target graduasi mandiri.
Rizki menyebutkan, indikator kemampuan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan, termasuk Kondisi Rumah sudah tergolong bagus, Penghasilan adanya usaha dan penghasilan tetap, Aset memiliki aset berharga seperti tanah, sawah, atau bahkan kendaraan bermotor bernilai tinggi (seperti NMX, PCX, atau Vario 125 yang nilainya di atas Rp30 juta).
"Motor seperti Nmax, PCX, atau Vario 125 itu kan sudah tidak layak bansos sebenarnya. Karena target bansos itu adalah yang untuk makan saja ini susah," tegas Rizki.
Rizki menambahkan bahwa Kemensos tengah merancang program lanjutan seperti bantuan UMKM dan modal usaha bagi KPM yang telah memiliki usaha, bekerja sama dengan lembaga seperti BRI. Para pendamping PKH juga berperan sebagai "broker" agar KPM yang baru graduasi tidak jatuh miskin lagi.
Proses peningkatan kemampuan ini dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (P2K2) atau yang sering disebut "Sekolah PKH" yang diadakan setiap bulan. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat penerima PKH ini yang sudah mampu dengan kesadaran sendiri mau mengundurkan diri dari kepesertaannya sehingga ada peluang untuk masyarakat yang kurang mampu untuk masuk jadi kepesertaan PKH.
"Kuotanya sudah fix. Kalau enggak ada yang keluar, ya sudah tidak akan bisa ada yang masuk lagi. Itu yang kenapa harus ada graduasi keluar," pungkas Rizki, menggarisbawahi pentingnya graduasi mandiri agar data usulan baru dari masyarakat miskin (terutama desil 1 dan 4) dapat terakomodasi. (RS)
