Daftar Isi [Tampil]

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Selong.
Lombok Timur - Radarselaparang.com || Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Selong, Kamis (18/12).

Rakor yang mengusung tema "Penguatan Sinergi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026" ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk lepas dari ketergantungan fiskal pusat.

Dalam arahannya, Wabup Edwin menekankan bahwa kebijakan politik keuangan pemerintah pusat sangat dinamis dan berdampak langsung pada postur APBD. Oleh karena itu, penguatan fiskal secara mandiri melalui PAD adalah harga mati.

"Sinergitas ini penting untuk menghilangkan ego sektoral. Kita harus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada—baik SDM, potensi wilayah, maupun anggaran—yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik," tegas Wabup Edwin.

Wabup Edwin juga memaparkan potret keuangan daerah saat ini. Target PAD tahun 2025 dipatok sebesar Rp557 miliar. Meski terdapat potensi tambahan dari sektor Opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp5 miliar, saat ini masih terdapat selisih (gap) sekitar Rp12 miliar untuk mencapai target 100 persen.

Optimisme besar datang dari sektor pajak kendaraan.  Sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda Lombok Timur, Muksin, selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kebijakan Opsen PKB dan BBNKB yang efektif berlaku sejak 5 Januari 2025 menunjukkan hasil yang impresif.

Performa Opsen PKB dan BBNKB di Lombok Timur dengan target Rp77,2 Miliar dengan realisasi melampaui targert ersentase sebesar 108% atau sebesar Rp83,6 Miliar.

"PAD dari Opsen ini merupakan penyumbang terbesar. Kita perlu terus melakukan penguatan bersama agar capaian ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2026," ujar Muksin.

Untuk mengawal penerimaan di 21 kecamatan, Bapenda telah menyiapkan sistem jaringan yang terintegrasi dengan Samsat. Selain itu, Wabup Edwin menitipkan pesan agar setiap perencanaan pembangunan dan keuangan harus berbasis pada data yang valid.

"Rakor ini bukan sekadar seremonial, tapi sarana membangun komitmen. Saya ingin peran Badan Perencanaan Daerah diperkuat untuk memastikan efektivitas program di masa mendatang," pungkas Muksin.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Bapenda Provinsi NTB, Kepala UPT Samsat Lotim, Jasa Raharja, serta para Camat se-Kabupaten Lombok Timur sebagai garda terdepan dalam sosialisasi pajak di tingkat akar rumput. (RS)